Pemerintah Barat dikritik selama perang karena peran mereka dalam mendukung pemerintah Indonesia, misalnya dengan penjualan senjata.
AS telah mendukung rezim Soeharto di Indonesia selama Perang Dingin karena dipandang sebagai benteng melawan komunisme dan terus berlatih selama invasi ke Timor Leste.
Sementara pemerintah AS mengklaim telah menangguhkan bantuan militer dari Desember 1975 hingga Juni 1976, bantuan militer sebenarnya terus meningkat.
AS juga membuat empat penawaran senjata baru, termasuk pasokan dan suku cadang untuk OV-10 Broncos yang, menurut Profesor Universitas Cornell Benedict Anderson, "dirancang khusus untuk tindakan kontra-pemberontakan melawan musuh tanpa senjata anti-pesawat yang efektif dan sama sekali tidak berguna untuk membela Indonesia dari musuh asing."
Kebijakan tersebut berlanjut di bawah pemerintahan Carter.
Bersaksi di depan Kongres, Wakil Penasihat Hukum Departemen Luar Negeri, George Aldrich membantu orang Indonesia "mempersenjatai sekitar 90 persen dengan peralatan kami. ... kami benar-benar tidak tahu banyak."
"Mungkin kami tidak ingin tahu banyak tetapi saya mengumpulkan itu untuk waktu yang tidak kami ketahui."
Indonesia tidak pernah diberitahu tentang "penangguhan bantuan" AS.
David T. Kenney, Pejabat Perwakilan Indonesia di Departemen Luar Negeri, juga bersaksi di depan Kongres bahwa salah satu tujuan senjata itu adalah "untuk menjaga daerah itu (Timor) damai.
"Invasi tersebut tidak banyak diliput oleh media AS."
"Ketika subjeknya diliput, kematian tersebut dikaitkan dengan perang saudara sebelumnya."
Hal ini kemudian menyebabkan tuduhan pada media yang bias, karena liputan genosida di Kamboja di bawah Khmer Merah jauh lebih umum.
Pada tahun 1992 Amerika Serikat mengakhiri program pelatihan militernya di Indonesia, dan pada tahun 1994 Amerika Serikat melarang ekspor senjata kecil dan perlengkapan pengendalian huru hara ke negara tersebut.
Namun demikian, organisasi yang memantau perdagangan senjata memperkirakan bahwa antara tahun 1992 dan 1997 Amerika Serikat menjual senjata senilai lebih dari $ 1 miliar ke Indonesia.
Pada tahun 1995 program pelatihan dilanjutkan tetapi mencakup pelajaran tentang hak asasi manusia dan pengendalian massa sipil.
Program Pelatihan Pertukaran Gabungan yang dikelola oleh Baret Hijau dan pasukan komando Angkatan Udara berlanjut hingga tahun 1996 tanpa sepengetahuan Kongres.
Fakta bahwa beberapa pesawat yang dijual kepada tentara Indonesia tidak dirancang untuk tujuan ofensif tidak menghalangi mereka untuk digunakan.
Penjualan senjata ke Indonesia tetap ditangguhkan sampai janji diterima bahwa senjata dan helikopter mematikan tidak akan digunakan di Timor Lorosa'e.
Pemerintah Inggris juga diketahui telah mengizinkan penjualan senjata untuk digunakan di Timor Leste.
(*)