Upaya Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vittorio Winspeare Guicciardi untuk mengunjungi daerah-daerah yang dikuasai Fretilin dari Darwin, Australia dihalangi oleh militer Indonesia, yang memblokade Timor Timur.
Pada tanggal 31 Mei 1976, 'Majelis Rakyat' di Dili, yang dipilih oleh intelijen Indonesia, dengan suara bulat mengesahkan 'Tindakan Integrasi', dan pada tanggal 17 Juli, Timor Leste secara resmi menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia.
Meskipun PBB telah menutup mata terhadap pencaplokan Irian Barat oleh Indonesia beberapa tahun sebelumnya, faktanya pada 12 Desember 1975, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi yang menurutnya, "setelah mendengar pernyataan dari perwakilan Portugal, sebagai Negara Penguasa, mengenai perkembangan di Timor Leste ... menyesalkan intervensi militer dari angkatan bersenjata Indonesia di Timor dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menarik angkatan bersenjatanya dari Wilayah."
"... dan merekomendasikan agar Dewan Keamanan mengambil tindakan segera untuk melindungi keutuhan wilayah Timor dan hak yang tidak dapat dicabut dari orang Timor untuk menentukan nasib sendiri ".
Namun, Daniel Patrick Moynihan, duta besar AS untuk PBB pada saat itu, menulis dalam biografinya bahwa "Amerika Serikat ingin semuanya menjadi seperti yang mereka lakukan, dan bekerja untuk mewujudkannya."
"Departemen Luar Negeri menginginkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa terbukti sama sekali tidak efektif dalam tindakan apa pun yang dilakukan (berkenaan dengan invasi ke Timor Lorosa'e)."
"Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya meneruskannya dengan keberhasilan yang tidak berarti." (A Dangerous Place, Little Brown, 1980, hlm. 247)
Belakangan, dia mengakui bahwa sebagai duta besar Amerika untuk PBB, dia membela kebijakan Perang Dingin yang "tidak tahu malu" terhadap Timor Lorosa'e.