Intisari-Online.com - Ancaman yang ditebar oleh KKB terhadap orang Jawa yang tinggal di tanah Papua ternyata dipicu oleh hal yang sudah dimulai sejak zaman pendudukan Belanda.
Saking besarnya dampak dari pemicu tersebut terhadap kondisi di Bumi Cenderawasih, pemerintah pusat sampai harus ambil kebijakan berat pada dua dekade silam.
Ya, seperti kita ketahui, hubungan antara Indonesia, khususnya pihak keamanan dengan kelompok pemberontak Papua yang sering disebut KKB semakin memanas.
Pasca-gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha yang ditembak oleh KKB di Distrik Beoga, Papua, Minggu (25/4/2021), suasana di Bumi Cenderawasih semakin menegang.
Apalagi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk memburu para anggota KKB.
Hingga akhirnya, titik tertinggi konflik antara keduanya terjadi saat pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah memutuskan KKB di Papua sebagai teroris.
Pemerintah Indonesia menilai bahwa penetapan tersebut perlu diambil seiring dengan semakin banyaknya aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB Papua.
"Berdasar definisi yang dicantumkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafisiliasi dengannnya adalah tindakan teroris," tutur Mahfud, Kamis (29/4/2021), seperti dikutip dari kompas.com.