Intisari-Online.com - Berbicara tentang menebar ketakutan di masyarakat dan mengancam TNI-Polri, KKB memang jagonya.
Tapi, ketika pemerintah ingin melakukan sebuah operasi besar untuk menumpas keberadaan mereka, reaksi mereka selalu bertolak belakang.
Acap kali mereka mengemis memohon-mohon agar pemerintah Indonesia tidak melakukan operasi militer di tanah Papua.
Belum lagi mereka juga kadang harus sampai memohon-mohon saat mendapat serbuan warganet Indonesia.
KKB sendiri kini sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Indonesia, seperti disampaikan olehi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud menilai bahwa masifnya aksi kekerasan yang dilakukan KKB, yang tidak jarang melibatkan pembunuhan, sudah cukup menjadi alasan pemerintah menerapkan mereka sebagai kelompok teroris.
"Sejalan dengan itu semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif di kategorikan sebagai teoris," tutur Mahfud dalam konferensi pers yang tayang di kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).
Ya, jika berbicara tentang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, maka yang terbayang adalah aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan.
Sepanjang 2021 yang baru berjalan empat bulan saja, terhitung sudah ada 17 aksi kekerasan yang mereka lakukan.
Dua aksi mereka yang paling populer dan terhangat adalah aski pembakaran sekolah dan rumah kepala suku serta bentrokan yang menewaskan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha.
Namun, label teroris beserta aksi-aksi beringas para anggota KKB di Bumi Cenderawasih kadang bertolak belakang dengan reaksi mereka kala pemerintah Indonesia berencana melakukan tindakan lebih tegas terhadap mereka.
Setiap kali muncul sebuah rencana untuk melakukan aksi militer besar-besaran, selalu saja ada pernyataan yang lebih mirip dengan aksi mengemis dari KKB Papua.
Perilaku mereka sangat sesuai dengan peribahasa "seperti kambing dikupas hidup-hidup" jika pemerintah Indonesia sudah berencana melakukan operasi besar-besaran.
Mereka benar-benar merasakan ketakutan yang amat sangat besarnya sehingga pada akhirnya sadar ataupun tidak memilih untuk mengajukan permohonan yang tak ubahnya seperti pengecut.
Lihat saja bagaimana mereka bereaksi kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto demi memburu seluruh anggota KKB.
Tak sampai satu hari sejak pengumuman tersebut, mereka membuat sebuah surat terbuka yang pada dasarnya menolak rencana aksi militer dari Indonesia.
Mereka berdalih bahwa aksi tersebut melanggar Hak Asasi Manusia sehingga mereka lebih mendorong dilakukannya perundingan.
Mundur ke tahun 2018, salah satu pimpinan KKB yang dianggap paling berani dan sadis, Egianus Kogoya, melontarkan ucapan yang tak masuk akal.
Sosok pemimpin pemberontakan yang pernah menantang TNI-Polri tersebut memang mengaku siap melawan Indonesia.
Tapi, lucunya, Egianus Kogoya melontarkan syarat yang aneh, dia meminta pihak TNI tidak mengunakan peralatan canggih seperti helikopter atau bom udara.
"Militer Indonesia berperang melawan negara mana? Sebab mereka berlebihan menggunakan peralatan perang yang canggih seperti Helikopter, BOM dari Udara serta serangan udara dan darat seakan-akan berperang melawan negara merdeka dengan peralatan militer yang setimpal. Kami siap perang darat saja di medan perang," tegas Egianus Kogeya.
Konyolnya dalam postingan TPNPB menyatakan siap perang dengan militer Indonesia namun senjatanya harus sama dengan mereka, pakai senapan saja.
Jadi mereka boleh menyerang sekolah yang secara otomatis tak dibekali senjata, namun mereka tidak boleh diserang balik oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka.
Maunya apa?