Tiba-tiba Diambil Alih Pemerintah Setelah 44 Tahun Dikuasai Keluarga Soeharto, Benarkah TMII Tengah Diincar Perusahaan Singapura yang Berseteru dengan Pangeran Cendana?

Intisari-Online.com - Menurut Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII, kini tempat wisata dan budaya itu diambil alih pemerintah.

Tepatnya kini TMII berpidah kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Perpres di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg," ujar Pratikno dalam konferensi pers virtual pada Rabu (7/5/2021).

Baca Juga: 44 Tahun Dikelola Yayasan Milik Keluarga Soeharto, Kini TMII Diambil Alih Negara: Sebelum Meninggal, Ibu Tien Sempat Sampaikan Permintaannya, Tapi Tidak Ada Orang yang Percaya

"Dan berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan Yayasan Harapan Kita."

"Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan di GBK dan Kemayoran," jelasnya.

Diketahui Yayasan Harapan Kita sendiri didirikan oleh Istri Presiden ke-2 RI Soeharto yaitu Siti Hartinah atau dikenal dengan Tien Soeharto pada 23 Agustus 1968.

Dan kini dibina oleh Soehardjo, Bambang Trihatmodjo, dan Rusmono dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana sebagai Ketua Umum.

Lalu apa alasan pemerintah kini mengelolanya?

Baca Juga: Walau Negara Kecil, Iran Tak Segan Memulai Perang Dunia III Jika Israel Sampai Lakukan Kesalahan Sepele Ini Saja

Pemerintah menyampaikan, pengambilalihan pengelolaan TMII dilakukan karena sejumlah alasan.

Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama mengatakan, langkah ini dilakukan demi pengelolaan TMII yang lebih baik.

Sebelum diputuskan pengambilalihan, telah dilakukan audit keuangan dari tim legal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil audit BPK menyatakan bahwa perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap TMII.

"Ada temuan dari BPK dari bulan Januari 2021, ini untuk laporan hasil pemeriksaan 2020."

"Rekomendasinya adalah harus ada pengelolaan yang lebih baik dari Kemensetneg terhadap aset yang dimiliki oleh negara tersebut," ujar Setya. 

Dengan adanya temuan tersebut, pemerintah pun memutuskan mengambil alih pengelolaan TMII dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021.

Kendati demikian, pengelolaan yang dilakukan Kemensetneg hanya bersifat sementara.

Kemensetneg bakal membentuk tim transisi yang ditargetkan akan bertugas selama tiga bulan.

Tim transisi terdiri dari pejabat, pegawai di Kemensetneg, dan dibantu oleh kelompok kerja (pokja) aset, pokja keuangan, hingga pokja hukum. 

Baca Juga: Sudah Dicap Negara Termiskin di Dunia hingga Ekonominya Hancur Lebur Akibat Covid-19, Timor Leste Makin Porak-poranda Ketika Banjir Bandang Terjang Wilayahnya, 'Warga Sampai Naik ke Atap'

Setelah masa transisi itu selesai, negara akan menunjuk pihak pengelola TMII yang baru.

"Diharapkan di tiga bulan ini juga sudah ada pihak mitra atau pihak ketiga yang ditunjuk tim transisi Kemensetneg."

"Tentang siapanya nanti, tim sedang berproses," ujar Setya.

Menseneg Prarikno berharap, pemerintah dapat melakukan penataan kembali TMII melalui pengambilalihan pengelolaan ini.

Ia juga ingin kawasan TMII menjadi pelestarian dan pengembangan budaya bangsa hingga sarana edukasi.

"Bisa jadi cultural impact yang berstandar internasional, ini yang kita harapkan."

"Bisa menjadi jendala Indonesia di mata internasional," kata Pratikno.

(kompas.com)

Baca Juga: Baru Seminggu Melahirkan, Wanita Ini Batal Dicambuk 100 Kali, Akan Dieksekusi 3 Bulan Lagi, Memangnya Apa Kejahatan yang Dilakukannya?