Sementara itu, Selpius Bobi, aktivis korban 16 Maret 2006, pekan lalu mengatakan, pemerintah Indonesia tak henti-hentinya menekan kebebasan masyarakat adat Papua.
Peristiwa yang menjebloskannya ke penjara 15 tahun lalu masih terus berlangsung.
Dia mengatakan lebih baik negara mengakui kesalahannya di Papua Barat.
“Negara Indonesia harus berani, jujur dan terbuka mengakui kepada publik skenario maut di balik tragedi 16 Maret 2006 yang menjadi tanggung jawab dan permintaan maaf kepada para korban,” ujarnya.
Saat tragedi itu, tiga polisi dan seorang awak pesawat tewas dan 24 orang lainnya cedera dalam bentrokan dengan mahasiswa Papua yang menuntut penutupan tambang Grasberg milik PT Freeport.
Indonesia melakukan kekerasan terhadap orang Papua untuk merampas kekayaan alamnya.
"Kami nyatakan PT Freeport Indonesia harus ditutup dan mari kita negosiasikan antara Amerika Serikat, Indonesia dan Papua Barat sebagai pertanggungjawaban dan kompensasi bagi masyarakat Papua Barat yang dikorbankan karena perjanjian kerjasama sepihak terkait eksploitasi pertambangan," ujarnya.
Dia pun mendesak Presiden Jokowi segera menghentikan kejahatan yang merajalela di Papua Barat.
"Hentikan kekerasan, hentikan operasi militer, hentikan pengiriman TNI-POLRI, hentikan penculikan dan pembunuhan, hentikan stigmatisasi dan diskriminasi, hentikan penangkapan dan pemenjaraan sewenang-wenang bagi aktivis HAM Papua Barat, dan segera tarik pasukan non-organik dari Tanah Papua, cabut UU Otonomi Khusus Papua dan menghentikan pemekaran provinsi di Tanah Papua."