Menguak Penjara Penghukuman Imigran Australia di Papua Nugini, Satu Alat 'Pengkambinghitaman' Pelanggaran HAM di Negara Tetangga Indonesia Tersebut

Intisari-online.com - Saat mendengar tentang salah satu negara tetangga Indonesia, Papua Nugini, yang terlintas di kepala kebanyakan orang adalah praktik kekejaman dan negara yang masih diliputi konflik antar suku.

Tidak dipungkiri, negara di Pasifik itu memang masih terhitung hidup secara primitif.

Namun banyak upaya yang dilakukan Papua Nugini untuk menghapuskan stigma itu.

Dikutip dari Lowy Institute, Papua Nugini berusaha menghapuskan korupsi, sementara menurut dunia tantangan terbesar di negara itu adalah pelanggaran HAM.

Baca Juga: China Lupa Berkaca, Kali Ini Ributkan Pelanggaran HAM di Australia Padahal Mereka Sendiri Bumihanguskan Umat Muslim Uighur Setiap Harinya

Selama 45 tahun kemerdekaannya, Papua Nugini telah melewati tantangan HAM lebih dari yang terukur.

Pelanggaran HAM yang terjadi di sana antara lain kesalahan penanganan ekonomi, kekerasan berdasarkan jenis kelamin, kebrutalan polisi, tuduhan praktik sihir dan kekerasan yang terkait dengan itu, kerusakan lingkungan dari industri, ketimpangan, dan lain sebagainya.

Menurut laporan organisasi internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International dan PBB, Papua Nugini sangat perlu memiliki badan hukum yang bisa menangani masalah itu.

Papua Nugini pertama menawarkan pembentukan "Komisi HAM Nasional" (NHRC) di Konferensi HAM Dunia di Wina tahun 1993.

Baca Juga: Betapa Primitifnya Negara Tetangga Indonesia Ini, Saat Perang Suku Sampai Pembantaian Massal jadi Cara Penyelesaian Masalah di Era Kehidupan Modern