Penulis
Intisari-Online.com -Berdasarkan data dari laman Worldometers, hingga Selasa (2/3/2021) pagi, total kasus Covid-19 global terkonfirmasi sebanyak 114.972.801 (114 juta) kasus.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 90.665.812 (90 juta) pasien telah pulih, dan 2.549.393 orang meninggal dunia.
Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 21.757.596 dengan rincian 21.667.226 pasien dengan kondisi ringan dan 90.370 dalam kondisi serius.
Di tengah kasus yang bertambah setiap harinya, negara-negara kaya justru mulai menimbun vaksin Covid-19.
Hal ini tentu akan menyebabkan orang-orang di negara miskin akan tertinggal dalam upaya memutus pandemi ini.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa negara-negara sedang membuat kesepakatan dengan produsen vaksin untuk mendapatkan vaksin Covid-19 untuk diri mereka sendiri.
Baca Juga: Kemenkominfo Luncurkan Prangko Khusus, Tandai Kesiapan Perangi Covid-19
Hal tersebut dapat mengancam pasokan program Covax global (komitmen vaksin global) untuk negara-negara miskin dan menengah.
“Sekarang, beberapa negara masih mengejar kesepakatan yang akan membahayakan pasokan Covax. Tanpa ragu,” kata penasihat senior WHO Bruce Aylward.
Melansir Al Jazeera (26/2/2021), WHO telah lama meminta negara-negara kaya untuk memastikan bahwa vaksin dibagikan secara adil.
WHO adalah salah satu pemimpin Covax, sebuah program yang bertujuan untuk memasok 1,3 miliar dosis vaksin ke negara-negara miskin dan berpenghasilan menengah tahun ini.
Namun sejauh ini, Covax telah diluncurkan dengan lambat.
“Kami tidak bisa mengalahkan Covid tanpa keadilan vaksin. Dunia kita tidak akan pulih cukup cepat tanpa keadilan vaksin, ini jelas,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Kami telah membuat kemajuan besar. Tapi kemajuan itu rapuh. Kami perlu mempercepat pasokan dan distribusi vaksin Covid-19, dan kami tidak dapat melakukannya jika beberapa negara terus mendekati produsen yang memproduksi vaksin yang diandalkan Covax.”
“Tindakan ini merusak Covax dan membahayakan pekerja kesehatan dan orang-orang yang rentan di seluruh dunia dari vaksin yang menyelamatkan jiwa.”
Tedros juga meminta negara-negara untuk mengesampingkan aturan kekayaan intelektual, untuk memungkinkan negara lain membuat vaksin lebih cepat.
"Jika tidak sekarang kapan?" tanyanya.
Pembahasan lebih lanjut mengenai melepaskan hak kekayaan intelektual atas alat untuk melawan Covid-19 untuk sementara waktu akan muncul pada pertemuan negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Di masa lalu, itu mendapat tentangan dari negara-negara kaya dengan industri farmasi besar.
Kepala WTO yang akan datang Ngozi Okonjo-Iweala dari Nigeria mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah memastikan badan perdagangan tersebut dapat berbuat lebih banyak untuk mengatasi pandemi Covid-19.
WTO menyebut disparitas dalam tingkat vaksin antara kaya dan miskin "tidak masuk akal".