“Ada pertanyaan tentang kemandirian penyelidikan Lebanon, setelah puluhan tahun PBB melaporkan bahwa sistem Lebanon adalah sistem yang sangat cacat,” kata Antonia Mulvey, direktur eksekutif Legal Action Worldwide, yang menasihati sekelompok korban dan penyintas ledakan.
“Pada tahap ini, kami benar-benar harus menyoroti kurangnya akses terhadap keadilan dan juga bahwa korban dan keluarganya belum diajak berkonsultasi dalam persidangan hingga saat ini dan suaranya tidak didengar.”
Sawan sejauh ini telah mendakwa lebih dari 30 orang dengan kelalaian pidana karena gagal mengeluarkan kargo berbahaya dari pelabuhan, tetapi dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di AS mengatakan penuntutan telah gagal melindungi hak-hak mereka yang didakwa dan ditahan dalam kasus tersebut.
"Pengadilan yang menangani kasus ini tampaknya berjalan lambat atas hak proses hukum dari terdakwa yang ditahan, menandakan bahwa pihaknya tidak dapat atau tidak mau untuk memberikan keadilan," kata Aya Majzoub, peneliti Lebanon di HRW.
“Sawan, sejak Agustus, telah menggugat 37 orang, 25 di antaranya ditahan dengan kondisi yang tampaknya melanggar hak proses hukum mereka. Mereka yang ditahan kebanyakan adalah petugas bea cukai, pelabuhan, dan keamanan tingkat menengah ke bawah; dan keluarga serta pengacara mereka mengatakan bahwa otoritas kehakiman belum memberikan dakwaan atau bukti khusus terhadap mereka,” pernyataan itu menambahkan.
Diab mengundurkan diri dari jabatannya enam hari setelah ledakan karena kemarahan publik meluap menjadi protes jalanan, tetapi dia tetap dalam kapasitas sebagai pengurus karena Saad Hariri yang ditunjuk Perdana Menteri sejauh ini gagal membentuk pemerintahan.
Meskipu tidak mengherankan di Lebanon bertahan selama berbulan-bulan tanpa pemerintahan yang berfungsi penuh sementara faksi-faksi negara itu berselisih tentang susunan kabinet, bulan-bulan sejak ledakan tersebut sangat kacau.