Intisari-online.com - Pakistan memang dikenal sebagai sahabat dekat China sejak lama bahkan bisa dikatakan mereka adalah sekutu.
Pakistan telah lama mendapatkan utang dan investasi bernilai besar dari China, meski negara itu dianggap sudah masuk dalam perangkap utang China.
Selain itu, ternyata China juga telah berupaya untuk mengendalikan Pakistan baik ekonomi maupun politiknya.
Sudah ada beberapa cara yang dilakukan China untuk mengambil kendali penuh atas urusan ekonomi dan politik Pakistan.
Menurut Livemint, sejak 2016 Presiden China Xi Jinping mendorong Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) dan otoritas CPEC.
Untuk membawa proyek infrastruktur dan pembangkit listrik negara itu di bawah kendali langsungnya.
Awalnya sempat ditolak oleh pemerintah Nawaz Sharif, namun akhirnya diterima oleh perdana Menteri Imran Khan.
Hal ini membuat China diyakini mampu mengontrol ekonomi dan politik di Pakistan.
Menurut sebuah artikel yang diterbitkan Asia Times Ali Salman Andani, mengatakan Imran Khan adalah seorang boneka militer.
Ia mampu memanipulasi hukum untuk memenuhi keinginan Xi untuk mengontrol Kementerian Perencanaan Pakistan.
"Saya menganggap Kementerian Perencanaan, Pembangunan, dan Inisiatif Khusus Pakistan sebagai salah satu lembaga negara paling penting, yang birokrat seniornya secara implisit dapat mengamati dan menolak skema CPEC Xi yang kejam," Kata Andani.
"Karena mereka memiliki akses ke semua dokumen rahasia tentang perjanjian tersebut dan terlibat. secara langsung dan tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan," imbuh Andani.
Penulis Andani mengatakan bahwa menteri kelautan menolak untuk menunjukkan perjanjian yang sangat rahasia bahkan kepada Komite Tetap Senat bidang Keuangan.
Artikel tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2050 Xi berencana untuk memiliki kendali penuh atas mayoritas ekonomi pasar berkembang.
Andani berkata, "Xi tidak ingin Belt and Road Initiative (BRI) atau salah satu komponennya dimintai pertanggungjawaban atau menghadapi perlawanan."
"Dia tahu bahwa Impian China tentang indoktrinasi mayoritas rakyat bebas di dunia pada tahun 2050 tidak akan terpenuhi," katanya.
"Jika orang-orang dari negara yang menjadi korban BRI mengetahui tentang strateginya untuk menghancurkan masa depan mereka dan generasi masa depan mereka," imbuhnya.
Dia mengatakan bahwa otoritas CPEC akan menjadi perwakilan resmi Partai Komunis China (CPC) di Pakistan.
Dengan menggunakan CPEC, Xi bisa mengatur penuh Pakistan.
CPEC bertanggung jawab untuk memahami, menerapkan, memperluas, menegakkan, mengendalikan, mengatur, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan semua aktivitas yang terkait dengan CPEC.
Otoritas CPEC juga akan memiliki kewenangan konstitusional untuk memulai penyelidikan atau bahkan menjatuhkan hukuman terhadap pemegang jabatan publik mana pun, termasuk Perdana Menteri dan Presiden Pakistan.
Atau mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan terkait CPEC dengan sengaja menolak arahan, instruksi atau perintah tertentu.
Andani berkata sambil menambahkan, "Bahkan kekuasaan Perdana Menteri akan dibatasi pada apa yang ditentukan dalam RUU Otoritas CPEC 2020. Jadi dia juga harus mematuhi perintah Xi."
"Yang benar adalah bahwa Xi membebani negara-negara itu dalam perangkap utang sementara mereka sudah menderita krisis neraca pembayaran yang intens," imbuhnya.
"Xi perlahan-lahan akan meracuni Pakistan dan negara-negara miskin lainnya dengan menciptakan kekurangan cadangan devisa yang ekstrim. Pada akhirnya, negara-negara ini harus menerima invasi sistem politik dan ekonomi mereka oleh Partai Komunis China," katanya.
Andani berpendapat bahwa pemerintah Pakistan yang terpilih memenuhi impian Xi dengan mengorbankan kedaulatan negara, integritas wilayah, dan kebebasan rakyatnya.