Pemerintah pusat dan daerah sejak saat itu harus membayar total 2 miliar kyats atau sebesar 2.1 juta Dollar AS untuk pinjaman yang digunakan pengembangan daerah selama administrasi presiden Thein Sein (2011-2016).
Kantor auditor memerintahkan uangnya harus dibayarkan pada 8 Juni 2020.
Selanjutnya ia mengatakan "Sebenarnya pinjaman dari China datang dengan nilai bunga lebih tinggi dibandingkan pinjaman dari institusi finansial seperti Bank Dunia atau IMF," ujarnya.
"Sehingga, aku ingin mengingatkan menteri-menteri untuk lebih ketat menggunakan pinjaman China."
DPR Myanmar dan analis mengatakan jika pinjaman China untuk Myanmar telah menjadi hambatan karena negara mereka harus membayar sebanyak 500 juta Dollar AS setiap tahunnya untuk pokok maupun bunganya.
Ironisnya, sebagian besar pinjaman itu datang dari utang 30 tahun berasal dari 1988-2010, saat junta militer memerintah negara dan jatuh temponya sejak tahun 2018.
Bunga dari utang itu tinggi relatif terhadap pinjaman internasional lain, membuat pinjaman itu menjadi hambatan untuk pemerintah yang saat itu menjabat.
Kemudian pada Januari 2020, DPR mendesak pemerintah untuk segera membayar utang China yang berasal dari dekade sebelumnya, yang membawa 4.5% bunga.