Intisari-Online.com - Utusan AS Richard Mills mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa, untuk menjaga "solusi dua negara" tetap berjalan, Israel harus berhenti bermukim dan melakukan aneksasi, sementara Palestina harus meninggalkan hasutan dan pembayaran kepada teroris.
Namun, ketika Presiden Joe Biden memulihkan pendekatan tradisional AS terhadap konflik Israel-Palestina, terjadi dinamika perubahan Timur Tengah, dan kepemimpinan Palestina yang terpecah akan bergabung untuk lebih menuntut perdamaian.
Washington, Yerusalem, dan kepemimpinan Palestina di Ramallah seharusnya memiliki posisi yang cukup untuk mewujudkan kesepakatan damai.
Amerika Serikat
Yang pasti, Biden memulihkan hubungan diplomatik AS dengan Otoritas Palestina dengan memulai kembali bantuan AS dan membuka kantor diplomatik yang telah ditutup Presiden Trump.
Sementara langkah-langkah tersebut akan meredakan ketegangan AS-Palestina, langkah-langkah tersebut tidak akan menyiapkan panggung untuk dorongan perdamaian AS yang baru.
Faktanya, Biden tidak berencana untuk menjadikan perdamaian Israel-Palestina sebagai prioritas besar.
Lebih jauh, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat akan "berbuat lebih sedikit, tidak lebih, di Timur Tengah" sebagai bagian dari pergeseran yang lebih luas menuju Asia - di mana Beijing yang berani menantang Washington untuk kepemimpinan global.
Agresi Rusia, program nuklir Korea Utara yang berkembang, dan hubungan Amerika yang rusak dengan sekutunya adalah prioritas yang lebih utama bagi Biden daripada Timur Tengah.
Bahkan di Timur Tengah, Amerika Serikat juga memiliki masalah yang lebih mendesak.
Iran membuat kemajuan yang lebih besar menuju persenjataan nuklir dan semakin mengancam kepentingan regional Amerika.
Untuk meningkatkan pilihannya dalam menanggapi potensi serangan Iran, Amerika Serikat sekarang meningkatkan kehadiran militernya di Arab Saudi.
Arab Saudi, meskipun sekutu lama AS, memunculkan tantangan tersendiri.
Sementara Riyadh mengepalai blok regional Sunni yang menentang Iran dan bekerja lebih dekat dengan Israel, keterlibatan militernya di Yaman dan catatan HAM yang brutal menimbulkan kekhawatiran di kedua belah pihak di Washington dan mendorong tim kebijakan luar negeri Biden untuk meninjau hubungan AS-Saudi.
Israel
Israel, juga, memiliki masalah yang lebih mendesak, karena menahan Iran dan membangun perjanjian perdamaian baru dengan semakin banyak negara Arab.
Baca Juga: Terungkap Sudah 19 Mayat yang Ditemukan Hangus di Dekat Perbatasan Meksiko-AS
Iran tetap menjadi sumber potensial ketegangan serius antara Yerusalem dan Washington - seperti di bawah Presiden Obama - karena Biden berharap untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir global 2015 dengan Iran yang diatur Obama, yang ditarik Trump pada 2018 dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Israel tidak akan menghadapi tentangan dari Washington karena berusaha untuk membangun perjanjian damai baru-baru ini dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko - meskipun Biden belum tentu memberikan.
Semakin banyak negara Arab berdamai dengan Israel, semakin sedikit Washington, Eropa, atau Barat, secara umum, akan mendorong teori yang sudah usang, dan jelas tidak akurat, bahwa perdamaian Israel-Palestina adalah kunci perdamaian regional yang lebih luas.
Hal itu akan membuat konflik Israel-Palestina menjadi perhatian yang lebih rendah bagi semua pihak.
Kepemimpinan Palestina
Kepemimpinan Palestina, sementara itu, tetap terpecah hampir tanpa harapan dan pengumuman baru-baru ini dari Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tentang pemilu mendatang.
Sisi Palestina terbagi antara Otoritas Palestina, yang menjalankan Tepi Barat, dan kelompok teroris Hamas, yang menjalankan Gaza.
Yang pertama berganti-ganti antara kerja sama dan konfrontasi dengan Israel, sedangkan yang terakhir adalah organisasi genosida yang berkomitmen untuk menghancurkan Israel.
Baca Juga: Disiksa, Dibunuh hingga Mayatnya Dibeton, Inilah Fakta-fakta Kisah Tragis Junko Furuta
Dalam jajak pendapat Desember terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, 52 persen responden mengatakan bahwa pemilu yang diadakan dalam kondisi saat ini tidak akan adil dan bebas.
Yang tidak menyenangkan, 76 persen mengatakan bahwa jika Hamas menang, Fatah (partai politik Otoritas Palestina) tidak akan menerima hasil tersebut, dan 58 persen mengatakan bahwa jika Fatah menang, Hamas juga akan menolak hasil tersebut.
Itu bukanlah dasar bagi pemerintahan baru Palestina untuk membuat kompromi yang keras, meskipun perlu, untuk perdamaian.
Selama beberapa dekade, konflik Israel-Palestina telah memakan waktu dan upaya dari pejabat yang tak terhitung jumlahnya di Washington, Yerusalem, dan Ramallah.
Saat ini, pejabat AS dan Israel memiliki apa yang mereka anggap sebagai ikan yang lebih besar untuk digoreng, sementara pihak Palestina tidak memiliki persatuan yang dibutuhkan oleh upaya perdamaian yang serius.
Baca Juga: Suhu Tubuh Anak Tinggi, Ini Obat Penurun Panas Anak yang Tepat
(*)