Suka Usik Wilayah Orang Tapi Tak Mau Diusik Balik, China Izinkan Kapal Penjaga Pantai Tembak Siapapun yang Berani Nyelonong Wilayah Sengketa Ini

Intisari-online.com - Seperti kita tahu, berulang kali China terlibat dalam penyelonongan wilayah maritim negeri orang.

Seperti tahun lalu, beberapa kali kapal nelayan China tertangkap basah mengeksploitasi wilayah laut Galapagos, Kolombia.

Kemudian, tak hanya sekali China juga kerap masuk wilayah laut Natuna yang merupakan milik Indonesia.

Tak cukup sampai disitu, China juga berulang kali masuk ke wilayah perairan Jepang untuk mengklaim pulau Senkaku/Diaoyu.

Baca Juga: Dapat Mengguncang Perang Antisubmarine Modern: Intip Kemampuan Drone Bunuh Diri Bawah Air yang Bisa Membunuh Kapal Selam China

Meskipun sering mengusik wilayah maritim orang, China sendiri justru tak sudi diusik balik.

Bahkan, dalam laporan terbaru menurut 24h.com.vn, Jumat (22/1/21), China mengesahkan sebuah undang-undang yang memperketat penjagaan wilayah maritimnya.

China memberikan izin kepada pasukan maritim penjaga pantainya untuk melakukan penembakan.

Menurut para ahli hal ini berbahaya, karena bisa menyebabkan konflik dengan negara lain di wilayah laut yang disengketakan.

Baca Juga: Rumitnya Perkara Natuna, Selain Diincar Oleh China, Ada Benturan Klaim Indonesia dengan Malaysia Atas Karang Singa, yang Disebut-sebut Kunci Kedaulatan Indonesia Ini

Undang-undang Bea Cukai Tiongkok itu baru ditandatangani oleh Xi Jinping selama sesi Komite Tetap Majelis Nasional.

Karenanya, bea cukai negara ini diperbolehkan menembaki kapal lain jika perlu, Undang-undang baru ini secara resmi akan berlaku mulai 1 Februari.

Undang-undang ini diberlakukan dalam konteks meningkatnya kehadiran maritim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur.

Akan digunakan sebagai kekuatan utama untuk mengusir kapal negara lain di perairan yang disengketakan atau di wilayah Tiongkok pendudukan ilegal, menuntut kedaulatan. .

Dalam sejumlah kasus, kapal pantai Tiongkok juga menyemprotkan tornado dan menenggelamkan kapal penangkap ikan lainnya.

Hal ini menyebabkan Beijing dikecam oleh masyarakat internasional.

Baca Juga: China Akhirnya Tak Bisa Berbohong, Dokumen Rahasia Bocor Sebut China Ubah Pulau Sengketa Ini Jadi Pangkalan Militer Utama di Laut China Selatan, 'Sudah Jadi Sejak Tahun 2017!'

Di bawah Undang-Undang Bea Cukai baru, China mengizinkan penjaga pantainya untuk menggunakan semua cara yang diperlukan.

Termasuk melepaskan tembakan untuk memblokir ancaman dari kapal asing.

Militer China di laut China diperbolehkan untuk menggunakan senjata api, senjata diluncurkan dari kapal, bahkan sebagai senjata ditembakkan dari udara.

Undang-Undang Bea Cukai baru China mengizinkan anggotanya untuk menghancurkan struktur air lainnya yang dibangun di atas entitas di Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Lalu memeriksa kapal asing yang beroperasi di perairan yang diklaim oleh Beijing.

Undang-undang baru itu juga mengizinkan bea cukai China untuk menetapkan zona larangan bergerak "sesuai kebutuhan" untuk memblokir kapal dari negara lain.

Baca Juga: Benda Mirip Rudal dengan Tulisan China Ini Sempat Bikin Heboh dan Membuat Warga Berbondong-bondong Melihatnya, Benda Apakah Ini?

Ketika rancangan Undang-Undang Kepabeanan baru Tiongkok diumumkan pada awal November tahun lalu.

Banyak ahli dan beberapa pejabat di Asia Tenggara menyatakan keprihatinannya, terutama jika undang-undang tersebut diterapkan ke perairan lain yang diklaim oleh Beijing secara ilegal.

Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Pada 2013, Tiongkok menggabungkan sejumlah lembaga penegakan hukum perdata di laut untuk membentuk Departemen Bea Cukai.

Hingga 2021, China akan memiliki undang-undang untuk mengatur kekuatan tersebut.