Pada Desember lalu, sebanyak 29 organisasi pengawas senjata dan hak asasi manusia telah menandatangani surat yang menentang penjualan jet tempur dan drone senilai US$ 23 miliar ke UEA.
Kelompok ini juga meminta Kongres AS untuk memblokir kesepakatan tersebut.
"Harapannya adalah menghentikan penjualan ini sama sekali,” kata Seth Binder, petugas advokasi di Proyek Demokrasi Timur Tengah, yang mempelopori upaya tersebut seperti dilansir Reuters, Selasa (1/12).
"Tetapi jika itu tidak mungkin dalam jangka pendek, ini mengirimkan sinyal penting kepada Pemerintahan Biden yang akan datang bahwa ada berbagai kelompok organisasi yang menentang pengiriman senjata ini," tambahnya.
Surat dari kelompok hak asasi yang dikirim ke anggota parlemen dan Departemen Luar Negeri AS itu mengatakan, penjualan senjata yang direncanakan akan terus merugikan warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan karena konflik di Yaman dan Libya.
Penandatangan termasuk organisasi hak asasi manusia dari wilayah tersebut, seperti Institut Kairo untuk Studi Hak Asasi Manusia dan Mwatana untuk Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Benny Grantz menegaskan Israel masih berharap memboyong satu skuadron jet tempur siluman F-35 dari AS, baiknya sebelum Donald Trump lengser.
Israel telah melakukan pembicaraan dengan AS mengenai keuntungan militer mereka di Timur Tengah setelah Pemerintahan Trump menyetujui rencana penjualan jet tempur F-35 ke Uni Emirat Arab tahun lalu.