Intisari-online.com - Donald Trump menjadi presiden pertama AS dalam sejarah yang dimakzulkan kedua kalinya.
Mengutip Financial Times, DPR AS menuduhnya dengan "hasutan untuk memberontak" atas perannya menggerakkan massa pendukung untuk menyerbu Capitol minggu lalu.
Suara yang terkumpul yaitu 232 dibandingkan 197 pada Rabu lalu, dengan suara mayoritas mendukung pemakzulan presiden.
Ada 10 anggota Partai Republik yang melanggar pangkat untuk bergabung dengan semua Partai Demokrat dalam pemungutan suara menuntut Trump.
Artikel tunggal pemakzulan akan dikirim ke Senat, di mana presiden yang hendak lengser itu juga menghadapi sidang yang akan membayangi dimulainya masa jabatan Joe Biden dan secara potensial mencegah Trump mencalonkan diri untuk masa depan.
"Hari ini, dalam cara kedua partai, DPR tunjukkan jika tidak ada yang berada di atas hukum, bahkan presiden sekalipun," ujar Nancy Pelosi, ketua DPR dari Partai Demokrat sebelum menandatangani artikel pemakzulan di upacara setelah pemungutan suara.
Dia menambahkan "Donald Trump jelas sekali seorang ancaman yang berbahaya bagi negara kita."
Dalam pernyataannya Rabu malam, Biden menggambarkan pemakzulan ini sebagai "pemungutan suara dua partai oleh anggota-anggota yang mengikuti konstitusi dan kesadaran."
Para anggota Partai Republik yang memilih memakzulkan Trump dipimpin oleh Liz Cheney, anggota DPR dari Republik tingkat ketiga.
Keputusannya melawan presiden menggoncangkan Washington.
"Presiden AS memanggil massa ini, melatih massa ini dan meningkatkan kericuhan serangan ini," ujar Cheney, yang merupakan anak dari mantan wakil presiden Dick Cheney.
"Apapun yang kemudian mengikuti adalah tindakannya."
Meskipun ia tidak berbicara pada debat Rabu kemarin, pernyataannya dikutip berulang kali oleh Demokrat yang menuntut pemakzulan.
Sementara jumlah anggota Republik memilih suara untuk menuntut Presiden terhitung kecil, hal itu ditandai karena meningkat dibandingkan pemakzulan Trump sebelumnya.
Saat itu, tidak ada anggota Partai Republik yang mendukung pemakzulannya.
Pelosi tidak mengatakan kapan ia akan mengirim artikel ke Senat, tapi ia menunjuk sejumlah manajer pemakzulan pada Selasa malam dalam sebuah langkah yang memungkinkannya melanjutkan dengan cepat.
Para manajer itu akan menuntut kasus terhadap Trump selama persidangan di majelis tinggi,
Namun Mitch McConnell, anggota senior Senat dari Republik, mengatakan ia tidak berniat untuk datangi majelis tinggi Kongres atas sebelum 19 Januari, sehari sebelum inagurasi Biden untuk menyusun panggung administrasi selanjutnya.
"Melihat dari peraturan, prosedur dan preseden Senat yang mengatur persidangan pemakzulan presiden, tidak ada kemungkinan pengadilan yang adil dan serius dapat diselesaikan sebelum presiden Biden dilantik minggu depan," ujar McConnell.
Ia tambahkan tiga sidang pemakzulan sebelumnya bertahan 3 minggu sampai hampir 3 bulan.
"Bahkan jika proses Senat dimulai minggu ini dan berjalan mulus, hasil akhirnya akan tercapai setelah Trump tidak berada di Gedung Putih," tambahnya.
"Ini bukan keputusan yang sedang kubuat, ini adalah fakta."
Namun McConnel membuka kemungkinan ia mungkin memilih untuk ikut memakzulkan presiden di sidangnya.
Istri McConnel sendiri adalah Elaine Chao, satu dari tiga anggota kabinet presiden yang mundur atas kerusuhan Capitol.
Kevin McCharty, anggota DPR dari Republik mengatakan jika Trump menanggung secara tidak bertanggung jawab serangan Kongres minggu lalu.
Ia menambahkan "ia seharusnya segera membubarkan mereka saat itu benar-benar menjadi kacau."
Namun McCarthy menolak pemakzulan karena kerangka waktu yang pendek dan prosesnya ia lihat bisa memisahkan negara itu semakin terpolarisasi lagi.
Anggota Garda Nasional dikirim ke gedung Capitol Rabu kemarin untuk mengamankan pemungutan suara pemakzulan dan diharapkan akan membantu polisi sampai inagurasi Biden.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini