Intisari-Online.com - Soal perbatasan, China dan Korea Utara sama-sama menerapkan strategi ketat. Keduanya pun punya dalih yang nyaris serupa.
Setidaknya hal ini terlihat dari pembangunan 'tembok besar selatan' yang membentang hampir 2000 km di perbatasan Myanmar.
Gambar media sosial dari kota Wanding dan kota Ruili — keduanya di barat daya Provinsi Yunnan China — menunjukkan pagar besi kawat berduri setinggi 6 hingga 9 kaki yang memisahkan kedua negara, Radio Free Asia (RFA) yang didanai pemerintah AS melaporkan Senin.
Sementara laporan media di China mengatakan pagar perbatasan telah membantu mencegah penyeberangan ilegal dan dengan perluasan wabah COVID-19.
Namun, laporan RFA mengatakan itu juga dapat mencegah para pembangkang China melarikan diri dari negara itu. Sama persis seperti teman karibnya, Korea Utara.
Bulan lalu, situs berita Burma The Irrawaddy mengatakan militer Myanmar dan para pejabat di Kokang, zona yang dikelola sendiri di Negara Bagian Shan utara, telah mengajukan keberatan dengan Beijing atas kedekatan pagar dengan garis demarkasi.
Infrastruktur dibangun tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Yangon, kata laporan itu.
Sebuah unggahan di Twitter yang dikutip oleh RFA mengatakan upaya raksasa tersebut, yang diberi nama sandi "Tembok Besar Selatan", dimulai tahun ini. Saat ini membentang 410 mil setelah selesainya fase pertama.
China berencana untuk membatasi seluruh perbatasan 1.300 mil dengan Myanmar pada Oktober 2022, dengan penyeberangan kunci akan diperkuat dengan pagar tegangan tinggi, kamera pengintai dan sensor inframerah, menurut akun Twitter yang dikutip oleh RFA.
Akun Kokang, yang sebagian besar dihuni oleh keturunan China, dikelola oleh anggota militer lokal dan tidak berafiliasi dengan pemerintah daerah, kata seorang juru bicara kepada Newsweek.
Laporan media China tentang tembok perbatasan mengatakan pembangunannya telah membantu mencegah kasus impor COVID-19. Itu juga menghalangi penyelundupan.
Protes oleh pemerintah Myanmar dan oleh para pemimpin lokal di Zona Pemerintahan Sendiri Kokang tidak didengar, kata juru bicara itu.
Dua ahli yang dikutip oleh RFA mengatakan tembok perbatasan akan melayani tujuan lain selain pengendalian pandemi.
"Keputusan untuk membangun tembok perbatasan ini tidak diambil dalam satu hari. Ini hasil dari perencanaan yang ketat," kata seorang pakar hubungan Myanmar-China, yang diidentifikasi hanya sebagai "Siling," seperti dikutip.
Ahli itu mengatakan tembok itu akan menghentikan warga China untuk sering menyeberang ke Myanmar dan Vietnam untuk berbisnis — beberapa memilih untuk tidak pernah kembali.
"Pembangunan tembok China ini juga akan menghentikan warga negara China melarikan diri. China tidak ingin tren ini berlanjut," kata Siling.
Pakar kedua, yang diidentifikasi dengan nama belakangnya Wang, mengatakan tembok perbatasan akan mencegah para pembangkang China melarikan diri ke Asia Tenggara.
"Sejak Xi Jinping berkuasa, dia tidak hanya mencegah warga pergi, dia juga mencoba untuk menculik orang China di luar negeri untuk membawa mereka pulang," kata Wang.
Newsweek telah menghubungi Kedutaan Besar AS di Burma untuk memberikan komentar.
RFA, yang dimulai dengan hibah pemerintah AS pada tahun 1996, telah melaporkan secara ekstensif tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang melalui Layanan Uyghurnya.
Pada bulan Oktober, Layanan Bahasa Mandarinnya melaporkan bahwa Tiongkok sedang membangun tembok di sepanjang perbatasan selatannya dengan Vietnam untuk menghentikan arus pekerja migran Tiongkok yang menyelundupkan diri mereka sendiri melintasi perbatasan untuk mencari pekerjaan di puncak pandemi.