Korea Utara Dituduh Tujuh Negara Salah Satunya AS untuk Gunakan Pandemi Sebagai 'Cara Pelanggaran HAM', PBB Sampai Turun Tangan

Intisari-online.com - Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara kembali masuk ke pembahasan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Langkah tersebut diambil DK PBB karena tujuh anggotanya membawa tuduhan jika Korea Utara menggunakan pandemi Covid-19 sebagai cara menindas HAM para rakyat.

Ketujuh negara tersebut adalah Jerman, Inggris, Perancis, Belgia, Estonia, Republik Dominika dan terakhir Amerika Serikat.

Pembahasan dilaksanakan dalam pertemuan virtual tertutup DK PBB, mengenai masalah pelanggaran HAM di Korea Utara.

Baca Juga: Sampai Hati Tolak-tolak Batubara Australia, China Terciduk Membeli Batubara dari Pyongyang Padahal Korea Utara dapat Sanksi Internasional

"Pelanggaran HAM DPRK (Democratic People's Republic of Korea) adalah ancaman yang sebentar lagi terjadi bagi perdamaian dan keamanan internasional," ujar Diplomat Jerman untuk PBB Christoph Heugen.

Ia membacakan pernyataan tujuh anggota PBB tersebut.

"Pemerintah DPRK mengalihkan sumber daya dari rakyatnya ke program rudal balistik dan nuklir terlarang," ujarnya diwartakan Reuters.

Tim Korea Utara PBB di New York tidak segera membalas permintaan komentar atas pertemuan DK PBB tersebut.

Baca Juga: Negaranya Diragukan Apakah Benar Bebas Covid-19, Macan Betina Korea Utara Ini Keluar Kandang dan Sampai Hati Mengancam Menlu Korea Selatan Seperti Ini

Tuduhan pelanggaran HAM telah senantiasa ditampik oleh Korea Utara.

PBB malah disalahkan oleh Pyongyang karena tidak berperikemanusiaan dengan memberi sanksi-sanksi yang memberatkan rakyat Korea Utara.

Diplomasi Trump yang gagal

Sanksi PBB telah diterapkan kepada Pyongyang sejak 2006 atas program rudal balistik dan program nuklir yang melanggar kesepakatan nuklir tersebut.

Baca Juga: Bukan dengan Senapan Canggih, Korea Utara Disebut Bekali para Pasukan Khususnya dengan Ransel Nuklir, Ini Faktanya

"Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan program nuklir mereka di atas kebutuhan warganya dan isolasi mereka dari komunitas internasional adalah sangat salah dan memperburuk dampak pandemi di Korea Utara," papar Heusgen.

Sementara itu Dewan Keamanan terhitung telah melakukan 4 kali pertemuan tahunan antara 2014 sampai 2017 mengenai pelanggaran HAM di Korea Utara.

Tahun 2018, isu itu tidak didiskusikan di tengah upaya pemimpin Korea Kim Jong-Un dan Presiden AS Donald Trump untuk berupaya menuju denuklirisasi Pyongyang.

Kini, upaya tersebut gagal dan mangkrak begitu saja.

Baca Juga: Sering Bikin Penasaran Mengapa Negara Barat Boleh Punya Senjata Nuklir dan Mengatur Siapa Saja yang Dapat Miliki Senjata Itu, Begini Sejarahnya

Trump dan Kim telah bertemu kira-kira tiga kali sejak 2018, tapi tidak ada perkembangan signifikan untuk permintaan AS agar Korea Utara mengakhiri program persenjataan nuklir mereka serta permintaan Korea Utara untuk mengakhiri sanksi tersebut.

Tahun lalu, setidaknya delapan anggota dewan mendesak pertemuan untuk membahas pelanggaran HAM.

Hal tersebut menyebabkan Pyongyang mengecam dan menyebut aksi tersbeut sebagai "provokasi serius" yang kemudian "akan kami respon dengan kuat".

Sementara itu AS justru tidak melakukan pertemuan lagi setelah ancaman Korea Utara meningkat di tengah ketegangan antara Pyongyang dan Washington, seperti diwartakan dari Al Jazeera.

Baca Juga: Terciduk! Selama Ini Khawatirkan Program Nuklir Korea Utara, Jepang Ternyata Baru Saja Berkomunikasi di Belakang layar dengan Rezim Kim Jong-Un, Bagaimana Rasanya Lakukan Pembicaraan dengan Musuh Abadi?

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini