Tuduhan pelanggaran HAM telah senantiasa ditampik oleh Korea Utara.
PBB malah disalahkan oleh Pyongyang karena tidak berperikemanusiaan dengan memberi sanksi-sanksi yang memberatkan rakyat Korea Utara.
Diplomasi Trump yang gagal
Sanksi PBB telah diterapkan kepada Pyongyang sejak 2006 atas program rudal balistik dan program nuklir yang melanggar kesepakatan nuklir tersebut.
"Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan program nuklir mereka di atas kebutuhan warganya dan isolasi mereka dari komunitas internasional adalah sangat salah dan memperburuk dampak pandemi di Korea Utara," papar Heusgen.
Sementara itu Dewan Keamanan terhitung telah melakukan 4 kali pertemuan tahunan antara 2014 sampai 2017 mengenai pelanggaran HAM di Korea Utara.
Tahun 2018, isu itu tidak didiskusikan di tengah upaya pemimpin Korea Kim Jong-Un dan Presiden AS Donald Trump untuk berupaya menuju denuklirisasi Pyongyang.
Kini, upaya tersebut gagal dan mangkrak begitu saja.