Namun, Yones Douw, kepala departemen hukum dan kedamaian di Gereja KIMI mengatakan kekerasan tidak pernah berhenti sejak Indonesia menjadi negara yang memiliki Papua Barat.
"Kekerasan tidak berubah sejak 1961 ke 1969, 1969 ke 2020, dan 2020, saat otonomi khusus dideklarasikan di sini di Papua Barat, sampai sekarang kekerasan terus terjadi," ujar Douw.
Douw, aktivis HAM, mengatakan jika ketika pemerintah pusat mengenalkan otonomi khusus, Jakarta mengatakan jika Papua Barat akan mandiri 90%.
Namun ia mengklaim yang terjadi adalah lebih banyak kekerasan.
Ia juga mengatakan bahayanya bagi warga Papua Barat, bisa dicap sebagai agen separatis kapan saja.
"Kenapa kekerasan meningkat seperti ini, jawabannya karena jika Anda pastor yang berbicara mengenai penderitaannya, ia akan disebut separatis, siapapun yang membahas HAM akan disebut separatis, siapapun yang bicara mengenai kesejahteraan warga Papua akan disebut separatis," jelasnya.
Ia menjelaskan hukum Indonesia yang memperbolehkan kebebasan berekspresi tidak berlaku di Papua Barat.
Bahkan jurnalis, aktivis HAM dan beberapa pemimpin gereja tidak dapat bekerja tanpa rasa takut.