Padahal, tahun ini, Korea Utara menghadapi krisis pangan besar yang diyakini memengaruhi sekitar 10 juta orang, 40 persen dari populasi yang ada di negara itu menurut keterangan PBB.
Penguncian perbatasan dengan China, mitra dagang terbesar Korut sejauh ini meningkatkan kenaikan harga makanan pokok di Korut.
Pelapor khusus PBB untuk Korea Utara, Tomás Ojea Quintana, mengatakan pada bulan Juni bahwa banyak keluarga di Korut hanya makan dua kali sehari, atau hanya makan jagung, dan beberapa dari mereka kelaparan, sebelum akhirnya mendesak bantuan kemanusiaan untuk segera dikirimkan ke negara itu.
Selain itu, para pakar dari Korea Selatan percaya hujan lebat, banjir, dan topan yang melanda semenanjung selama musim panas tahun ini berdampak besar pada produksi biji-bijian di Utara.
Program anti-epidemi intensitas tinggi yang dilakukan secara nasional juga diyakini telah menyerap banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan biji-bijian dan pupuk, ungkap Choi Yong-ho, seorang peneliti di Institut Ekonomi Pedesaan Korea Selatan dalam laporannya.
Choi Yong-ho mengusulkan agar Seoul memilih pendekatan strategis untuk membantu Korea Utara pada saat yang dibutuhkan dengan menyediakan makanan dan pupuk, dan membujuk Korut untuk menerima bantuan melalui saluran komunikasi lokal dan swasta.
Karena adanya kekhawatiran atas kesulitan pangan di Korea Utara, komite Dewan Keamanan PBB menyetujui perpanjangan periode pembebasan sanksi internasional atas bantuan kemanusiaan dan merevisi pedoman untuk mempercepat pengiriman bantuan ke negara tersebut, menurut situs web komite sanksi Korea Utara pada Selasa (2/12/2020).
(Miranti Kencana Wirawan)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Korea Utara Tolak Bantuan Beras, Korsel Minta Ganti Uang ke WFP, Kenapa?"
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini