Intisari-Online.com - Sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia dan dunia, Iran juga memiliki nuklir.
Nuklir inilah yang menjadi salah satu kekuatan militer Iran.
Nah, guna menjaga harta berharganya ini, Iran telah bergerak untuk menghentikan inspeksi PBB atas situs nuklirnya.
Selain itu, mereka juga meningkatkan pengayaan uranium di bawah undang-undang baru yang disetujui oleh parlemennya.
RUU tersebut akan mengharuskan pemerintah untuk melanjutkan pengayaan uranium hingga 20%.
Angka itu jauh di atas 3,67% yang disepakati berdasarkan kesepakatan nuklir 2015.
Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan dia menentang penerapan undang-undang tersebut.
Itu terjadi setelah insiden pembunuhan yang ditargetkan kepada ilmuwan nuklir top Iran.
Mohsen Fakhrizadeh tewas dalam serangan misterius di jalan di luar ibukota Teheran Jumat lalu.
Iran meyakini bahwa Israel dan kelompok oposisi yang diasingkan menggunakan senjata kendali jarak jauh untuk melakukan penembakan.
Israel sendiri belum secara terbuka mengomentari tuduhan keterlibatannya.
Perlu Anda tahu, Fakhrizadeh memainkan peran penting dalam program nuklir Iran.
Tetapi pemerintah Iran bersikeras bahwa kegiatan nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai.
Walau begitu, negara-negara musuhnya masih berupaya untuk melumpuhkan dan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir mereka.
Lalu apa arti hukum baru Iran bagi program nuklirnya?
Di bawah undang-undang, yang diratifikasi oleh Dewan Penjaga Iran, Teheran akan memberikan waktu dua bulan bagi penandatangan Eropa untuk perjanjian nuklir 2015.
Tujuannya untuk bekerja meringankan sanksi pada minyak Iran dan sektor keuangan yang diberlakukan ketika Amerika Serikat (AS) membatalkan kesepakatan pada 2018.
Jika sanksi tidak dikurangi sebelum tenggat waktu, pemerintah akan meningkatkan pengayaan uranium menjadi 20% dan memasang sentrifugal canggih, yang digunakan untuk memperkaya uranium, di fasilitas nuklirnya di Natanz dan Fordow.
Itu juga akan memblokir inspektur PBB untuk mengakses situs-situs ini.
"Hari ini dalam sebuah surat, ketua parlemen secara resmi meminta presiden untuk menerapkan undang-undang baru tersebut," kantor berita Iran Fars melaporkan pada hari Rabu.
Sebelum undang-undang itu diratifikasi, Presiden Rouhani mengatakan pemerintahnya tidak setuju dengan undang-undang tersebut, yang ia gambarkan sebagai "merusak diplomasi".
Tapi keputusan itu kini sudah bulat.
Apalagi Presiden AS Donald Trump telah menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 pada Mei 2018, dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang ketat terhadap Teheran.
Sehingga kini Iran hanya bisa berharap pada Presiden terpilih AS Joe Biden .
Di mana Biden mengatakan dia akan mengembalikan AS ke perjanjian, dinegosiasikan di bawah Barack Obama, dan akan mencabut sanksi jika Teheran kembali ke "kepatuhan ketat dengan kesepakatan nuklir".
Hanya saja Biden baru akan dilantik sebagai presiden AS ke-46 pada 20 Januari nanti.
Sehingga segala keputusan AS masih akan dipegang oleh Presiden Trump.
Catatan, Iran telah melanggar batas 3,67% pada Juli 2019 dan tingkat pengayaan tetap stabil hingga 4,5% sejak saat itu.
Uranium diperkaya rendah - yang biasanya memiliki konsentrasi uranium-235% 3-5 - dapat digunakan untuk menghasilkan bahan bakar untuk pembangkit listrik.
Uranium tingkat senjata diperkaya 90% atau lebih.
Kecurigaan bahwa Iran menggunakan program nuklirnya sebagai kedok untuk mengembangkan bom nuklir mendorong UE, AS dan PBB untuk menjatuhkan sanksi pada tahun 2010.
Kesepakatan 2015 dirancang untuk membatasi program dengan cara yang dapat diverifikasi sebagai imbalan atas keringanan sanksi.