Tidak ada studi yang ditugaskan oleh PBB tentang jumlah korban tewas dalam Perang Vietnam.
Australia dan sekutunya menggunakan istilah 'teori domino' untuk membenarkan intervensi mereka di Vietnam tetapi label ini memiliki arti yang mirip dengan ketakutan akan 'Balkanisasi' pada tahun 1999.
Sedangkan Australia dan sekutunya berusaha untuk mencegah penyebaran komunisme, militer Indonesia berusaha untuk mencegah penyebaran separatisme.
Kemudian yang kedua adalah pada hak tanah adat. Di seluruh Indonesia, ekspansi kelapa sawit dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan marjinalisasi kelompok masyarakat adat.
Hilangnya tanah oleh masyarakat adat harus menjadi tema akrab lainnya bagi orang Australia. Bahkan pengakuan hak atas tanah adat yang terlambat memiliki kesamaan.
Pada bulan Desember 2016, Presiden Indonesia Jokowi memberikan hak atas tanah kepada sembilan kelompok adat, dengan lebih banyak kelompok adat diharapkan untuk mendorong hak atas tanah pada tahun 2017.
Pengakuan ini datang 70 tahun setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia.
Serupa dengan Indonesia Australia tahun 1992, menyusul kasus hukum sepuluh tahun yang diprakarsai oleh Edie Mabo, Penduduk Pulau Selat Torres , Pengadilan Tinggi Australia akhirnya mengakui hak tanah adat.
Pada tahun 1993, Parlemen Federal Australia mengesahkan Native Title Act, yang menetapkan kerangka hukum untuk klaim hak milik penduduk asli tepat di seluruh Australia.
Pengakuan ini datang sembilan dekade setelah Australia menjadi sebuah bangsa.