Biaya ini, kata para kritikus, bahkan tidak termasuk semua kerusakan dan ketertinggalan yang harus ditanggung Timor Leste selama 24 tahun terakhir di bawah pemerintahan Indonesia.
Meskipun Indonesia saat itu sedangn menggelar persidangan di Jakarta terkait dengan kekerasan 1999, pengamat internasional telah menyalahkan Indonesia karena kurangnya transparansi.
Aktivis HAM menginginkan pengadilan internasional sebagai alternatif jika pengadilan gagal menghadirkan keadilan.
Klaim Indonesia untuk meninggalkan aset di Timor Leste dapat dianggap oleh beberapa orang sebagai dengki.
Bagaimanapun, pemisahan Timor Timur adalah yang pertama kali sejak kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 1945 - disusul dengan aneksasi Papua Barat pada tahun 1961 dan Timor Timur pada tahun 1974 - yang kehilangan sebagian wilayahnya.
Propaganda nasionalisme selama puluhan tahun oleh negara telah meninggalkan, hingga saat ini, banyak perasaan negatif terhadap kemerdekaan Timor Timur.
“Berbeda dengan Indonesia, Timor Timur bukan lagi tempat yang baik,” kata Tamadi, petani berusia 50 tahun yang menjadi sopir taksi dari Jawa Tengah.
"Ada perang di sana dan orang-orang menderita," katanya.
“Itu karena Xanana Gusmao yang ingin Timor Timur lepas dari Indonesia. (Presiden) Habibie juga harus disalahkan karena membiarkan itu terjadi, ”lanjutnya.
Taufan mengakui, ada juga kalangan berpendidikan tinggi yang berpikiran serupa.
Alasan utamanya, menurutnya, adalah kurangnya informasi selama bertahun-tahun yang menghalangi mereka untuk menganalisis secara kritis propaganda Jakarta.
“Anggota DPRD di Kalimantan baru-baru ini bertanya kepada saya mengapa organisasi saya harus membantu orang Timor,” kenangnya. “Tapi mereka mengerti ketika saya menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak dan fakta sejarah bahwa nenek moyang kita tidak pernah mengambil Timor Timur sebagai bagian dari koloni Belanda untuk diubah menjadi Indonesia.”
Meski begitu, dia mengatakan kebanyakan orang Indonesia menerima perubahan di Timor Leste.
“Anda bisa melihat banyak orang Timor di Indonesia, tapi kami tidak pernah mendengar bahwa mereka diganggu oleh orang Indonesia,” tandasnya.
Yang lain mengatakan Indonesia memiliki masalah yang lebih besar untuk ditangani.
“Saya tidak tahu banyak tentang Timor Leste,” kata Malvi, 27 tahun, pekerja kantoran. “Tapi ada banyak hal yang harus kita perhatikan sekarang. Pemerintah harus memikirkan bagaimana menghentikan kenaikan biaya hidup dan memberantas kejahatan daripada bertengkar dengan orang Timor,” katanya.
Tetapi bagi banyak politisi, Timor Leste masih jauh dari cerita yang selesai.