Selama ini, Iran mengklaim bahwa program nuklirnya dilakukan untuk tujuan damai.
Meski begitu, sejak menandatangani perjanjian nuklir dengan enam negara lain termasuk AS pada tahun 2015, Iran pun dituntut untuk mengurangi program tersebut.
Seperti yang diklaim Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Sayed Abbas Mousavi pada Juli lalu, bahwa program nuklir Iran bergerak maju di bawah naungan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), juga mengklaim itu sesuai dengan komitmen perlindungan pengawas nuklir PBB ( IAEA).
Di bawah kesepakatan nuklir, Iran diharuskan membatasi kegiatan nuklirnya dan mengizinkan inspeksi internasional atas lokasi nuklirnya, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi.
Baca Juga: Amerika Patut Waspada, Ini Kemampuan Nuklir China yang Disebut Mampu Bungkam Serangan AS
Namun, pada Mei 2018 lalu, AS menarik diri dari perjanjian tersebut, bahkan AS juga kembali menerapkan sanksi kepada Iran.
Pada Januari, Iran mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menganggap dirinya terikat oleh perjanjian ihwal pembatasan pada program nuklirnya.
Maka dari itu, Iran kembali ke skema pengayaan nuklir mereka sebelum 2015 dan secara bertahap meningkatkan pengayaan uraniumnya.
Pada Juni, IAEA merinci beberapa hal bahwa yang menyatakan bahwa Iran telah melampaui batas yang disepakati di bawah kesepakatan 2015.