Intisari-Online.com - Joe Biden dipastikan melenggang ke Gedung Putih dengan 290 suara elektoral yang diraihnya sejauh ini di pilpres AS, mengakhiri kepemimpinan 4 tahun Donald Trump.
Kemenangan Joe Biden diberitakan oleh media-media ternama AS seperti CNN, NBC News, dan CBS News.
Trump belum berkomentar tentang hasil ini, tetapi petahana dari Partai Republik itu sudah berulang kali menyebut adanya kecurangan dan mengklaim dia yang menang, tapi pernyataannya tidak berdasarkan bukti.
Sementara itu Biden yang dipilih oleh lebih dari 74 juta rakyat AS, telah berkumpul dengan wapresnya, Kamala Harris, di kota asalnya di Wilmington, Delaware.
Lantas, apakah Donald Trump akan menyerah begitu saja?
Tidak memiliki rencana menyerah
Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump dan sekutunya menjelaskan satu hal, dia tidak berencana untuk menyerah dalam waktu dekat.
Dilansir dari Reuters, Minggu (8/11/2020), Trump yang beberapa kali menuduh telah terjadi kecurangan namun tanpa bukti, berjanji untuk melanjutkan strategi hukumnya.
Dengan begitu, ia berharap akan membalikkan hasil suara di negara bagian yang memberi Biden kemenangan dalam pemungutan suara.
Para pembantu Trump dan sekutu Partai Republik, meski agak berkonflik tentang bagaimana melanjutkannya, sebagian besar mendukung strateginya.
"Fakta sederhananya adalah pemilihan ini masih jauh dari selesai."
"Joe Biden belum disertifikasi sebagai pemenang di negara bagian mana pun, apalagi negara bagian yang sangat diperebutkan menuju penghitungan ulang wajib, atau negara bagian di mana kampanye kami memiliki tantangan hukum yang valid dan sah yang dapat menentukan pemenang akhir," kata Trump.
Para sekutu dan penasihat presiden secara pribadi mengakui bahwa peluang mantan pengusaha New York untuk membalikkan hasil pemilu dan tetap di Gedung Putih sangat kecil.
Pakar: Joe Biden tidak akan melunakkan sikap AS di Laut China Selatan
Amerika Serikat akan mengambil pendekatan yang jauh lebih sipil dan berdasarkan konsensus untuk hubungan internasional di bawah kepresidenan Joe Biden.
Hal ini termasuk soal posisi AS di Laut China Selatan.
Meski demikian, menurut para analis, retorika anti-China yang "eksentrik" dan "tidak stabil" akan hilang.
“Mengingat latar belakang Biden (sebagai anggota parlemen veteran), kami akan melihat lebih banyak orang yang dilibatkan untuk menangani masalah di seluruh dunia,” kata Profesor Jay Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, di virtual forum pada hari Senin yang diselenggarakan oleh Asosiasi Koresponden Asing Filipina seperti yang dikutip South China Morning Post.
Sementara itu, Pengamat Spesialis Asia Tenggara Carl Thayer, yang juga berbicara di acara tersebut, mengatakan akan ada sedikit tekanan pada negara-negara kawasan untuk memihak di tengah ketegangan AS-China.
Thayer yang juga merupakan profesor emeritus politik dan rekan tamu di Universitas New South Wales bilang, aliansi AS dengan Jepang dan Korea Selatan akan menjadi "kurang antagonis" di bawah Biden, yang pejabatnya kemungkinan besar akan mengadakan "pembicaraan informal sambil minum kopi" dengan para pemangku kepentingan untuk "menghasilkan strategi untuk melawan" China.
Kedua ahli mengatakan Washington kemungkinan akan melanjutkan kebijakannya untuk mengadakan operasi kebebasan navigasi (FONOPS) di Laut China Selatan.
Ia juga akan memperdalam upaya untuk memasukkan Kelompok Pulau Kalayaan yang dikuasai Filipina di jalur air yang diperebutkan dengan memperluas definisi kata "Pasifik" dalam Perjanjian Pertahanan AS-Filipina-Mutual (MDT).
Di bawah pakta tersebut, yang ditandatangani pada Agustus 1951, serangan bersenjata “di wilayah pulau di bawah yurisdiksi di Samudra Pasifik, angkatan bersenjatanya, kapal umum atau pesawatnya di Pasifik akan memicu tanggapan bantuan timbal balik.
Thayer mengatakan bahwa perjanjian itu ditandatangani sebelum Filipina membuat klaim kepada Grup Pulau Kalayaan, yang mencakup pulau Pag-Asa, wilayah di mana kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai China dilaporkan telah mengerumuni lokasi itu dalam beberapa tahun terakhir.
South China Morning Post memberitakan, di bawah pemerintahan Obama, katanya, posisi Washington adalah tidak dapat menjamin perjanjian itu mencakup wilayah tertentu, karena kawasan Pasifik berhenti di pantai timur Filipina.
Sikap itu diubah di bawah pemerintahan Trump di mana Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada bulan Juli mengatakan bahwa klaim Beijing di Laut China Selatan "melanggar hukum".
Thayer juga menambahkan bahwa Trump benar-benar tidak banyak campur tangan di jalur air dan pada dasarnya menyerahkan kasus ini kepada kepada menteri luar negeri dan menteri pertahanannya.
(*)
Sebagian artikel ini pernah tayang di Kontan.co.id dengan judul 'Pakar: Joe Biden tidak akan melunakkan sikap AS di Laut China Selatan'