Intisari-online.com - Selama bebera tahun hubungan China dan Amerika terus memanas, hal itu terjadi selama masa pemerintahan Donald Trump.
China dan Amerika berulang kali terlibat konfrontasi di Laut China Selatan, dan membuat hubungan keduanya makin memburuk.
Selain itu, Amerika juga memberlakukan sanksi dagang pada China, pada masa Donald Trump.
Namun, tahun depan situasinya mungkin akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pada era Donald Trump.
Pasalnya, dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2020, Donald Trump dipastikan kalah karena suara terbanyak menunjukkan Joe Biden sebagai pemenangnya.
Kekalahan Donald Trump ini disambut antusias oleh rakyat Amerika.
Namun, jika benar Donald Trump kalah dalam pemilihan pemimpin kali ini, apakah akan terjadi perubahan besar-besaran.
Terutama hubungan China dengan Amerika, jika Joe Biden memimpin Amerika apa yang akan terjadi?
Melansir Nikkei Asia, tampaknya di bawah pemerintahan Joe Biden bukan berarti China akan lebih baik dari pada saat Donald Trump memimpin Amerika.
Menurut Reuters, pada saat kampanye Joe Biden mengancam akan memberlakukan sanksi ekonomi baru terhadap China, jika terpilih sebagai presiden.
Hukum yang diberlakukan di Hong Kong sebagai pukulan maut bagi kebebasan wilayah tersebut.
Joe Biden mengatakan, Beijing bertindak sebagai impunitas, ketika meluncurkan undang-undang baru untuk Hong Kong yang akan menghukum kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi dengan kekuatan asing hingga seumur hidup di penjara.
"Undang-undang keamanan nasional baru Beijing yang diberlakukan secara rahasia dan luas cakupannya sudah memberikan pukulan mematikan bagi kebebasan dan otonomi yang membedakan Hong Kong dari seluruh China," kata Biden dalam pernyataan yang diberikan kepada Reuters.
Dia akan melarang perusahaan AS untuk bersekongkol dalam penindasan dan mendukung negara pengawasan Partai Komunis China.
Lalu dia juga berencana menjatuhkan sanksi ekonomi yang cepat, jika Beijing mencoba membungkam warga, perusahaan, dan lembaga AS untuk menggunakan hak Amandemen Pertama mereka.
Biden juga berjanji untuk mengambil langkah lebih kuat untuk mencegah impor dari kerja paksa di Xinjiang, wilayah China.
Di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan lebih dari satu juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp.
China membantah penganiayaan terhadap orang-orang di Xinjiang, sementara pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong telah berulang kali mengatakan undang-undang keamanan nasional yang baru ditujukan untuk beberapa "pembuat onar" dan tidak akan mempengaruhi hak dan kebebasan, atau kepentingan investor.
Ancaman baru yang kuat dari tindakan Biden terhadap China datang ketika para pejabat AS khawatir.
Undang-undang tersebut dapat digunakan terhadap orang Amerika karena beberapa ketentuannya memungkinkan orang asing yang menentang kebijakan China untuk dituntut.
Biden mengatakan tindakan China mewakili perubahan buruk lainnya untuk hak-hak rakyat China di bawah pengawasan Presiden Trump dan menuduhnya setia kepada Xi Jinping, presiden China.
Dalam buku yang baru-baru ini diterbitkan, mantan penasihat keamanan nasional Trump.
John Bolton, mengatakan presiden menahan diri untuk mengkritik China atas pelanggaran hak asasi manusia untuk membuat kesepakatan perdagangan dengan negara itu.
"Presiden Trump adalah satu-satunya pemimpin yang berani melawan China, memperketat tali pengikat spionase perusahaan yang tidak adil di Beijing," Juru bicara kampanye Trump Courtney Parella mengatakan dalam pernyataan email.
"Dia menegosiasikan ulang kesepakatan perdagangan tidak adil yang telah terjadi selama beberapa dekade, kesepakatan yang tidak dilakukan Joe Biden untuk dibatalkan selama beberapa dekade menjabat," imbuhnya.
Namun, beberapa analis meragukan kesediaan pemerintahan Trump untuk mengambil tindakan paksa yang akan berdampak pada Beijing.
Mengingat kepentingan bisnis AS yang luas di Hong Kong dan keinginan Trump untuk mempertahankan kesepakatan perdagangan yang dicapai dengan China tahun ini.