Jadi Miliknya Saja Belum, Perdana Menteri Pakistan Sudah Iming-imingi Status Provinsi untuk Wilayah Kashmir yang Juga Diincar India, Proyek Menggiurkan dari China Ini Sebabnya

Intisari-online.com -Wilayah Kashmir, perbatasan India dan Pakistan, kembali menarik perhatian.

Wilayah yang termasuk dalam sengketa dua negara dan juga merembet ke Lembah Galwan tersebut memang sudah lama diincar India dan Pakistan.

Jadi India secara umum menghadapi dua tekanan: satu dari China atas sengketa Ladakh, satu lagi dari Pakistan atas sengketa Kashmir.

Kini, Pakistan kembali menyerang India.

Baca Juga: Inilah 5 Militer Paling Kaya di Dunia, Salah Satunya India

Mengutip pemberitaan dari Al Jazeera, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengatakan bahwa pemerintahannya akan berikan status provinsi untuk satu porsi wilayah Kashmir.

Wilayah yang dimaksud adalah Gilgit-Baltistan, yang berada di perbatasan Afghanistan dan China.

Diperkirakan ada 2 juta warga yang tinggal di wilayah tersebut.

Kashmir telah diperebutkan dua negara sejak merdeka tahun 1947.

Baca Juga: Seakan-akan Sudah Geram Bukan Main, Puluhan Ribu Demonstran Gelar Demo Meminta Perdana Menteri Pakistan Mundur, Sebut-sebut 'Dilantik Sepihak', Proyek dengan China Ini Sebabnya

Kedua negara mengklaim kepemilikan penuh atas wilayah pegunungan tersebut, dan sudah laksanakan dua dari tiga perang mereka sejak tahun 1947 tersebut.

Minggu, Imran Khan menyeru pasukan politik di kota Gilgit, ibukota Gilgit-Baltistan yang merupakan wilayah Kashmir dalam administrasi Pakistan.

Imran Khan juga sudah rencanakan ini jauh-jauh hari, karena buktinya bulan ini nanti akan ada rencana pemilu di Gilgit-Baltistan.

Baca Juga: Persekutuan Ganjil Tiga Negara yang Jarang Diketahui, Tapi Membantu Posisi di Konflik Berbagai Willayah, Karabakh dan Kashmir Dipastikan Dimenangkan Mereka, Siapa Saja?

"Kami telah membuat keputusan untuk berikan status provinsi kepada Gilgit-Baltistan.

"Status itu sudah lama dinantikan di sana," papar Khan.

Proposal ini menggiurkan bagi Pakistan, dan bisa mengamankan posisi Imran Khan dalam pemerintahan dan kemungkinan ia akan menjabat lagi.

Bahkan partai politik oposisi kemungkinan besar tidak akan menolak usulan ini, karena ada pertemuan rahasia antara pihak oposisi dengan militer negara tersebut beserta kepala intelijen September lalu membahas isu itu, sembari memberikan dukungan mereka untuk meningkatkan status Gilgit-Baltistan.

Baca Juga: India Dihadapkan dengan Pilihan yang Sulit, Rebutan Wilayah Kashmir, Pakistan Siap Negosiasi Jika dan Hanya Jika Syarat Ini Dipenuhi, Bisa Buat India Kalah Total

Namun pengumuman Imran Khan ini sangat membuat India geram.

Menteri luar negeri India mengatakan mereka dengan tegas menolak gerakan tersebut.

India menolak hal ini karena bagi India, Kashmir, Ladakh dan satu lagi wilayah Jammu adalah bagian dari India secara legal dan sah.

"Kusebut sekali lagi, Teritori Gabungan Jammu dan Kashmir dan Ladakh, termasuk area bernama 'Gilgit-Baltistan' merupakan bagian integral dari India secara sah, lengkap dan berdasarkan aksesi Jammu dan Kashmir ke dalam Uni India tahun 1947," ujar juru bicara menteri luar negeri India, Shri Anurag Srivastava.

Baca Juga: Salju Pertama Jatuh di Ladakh, India Siap Pukul Mundur Angkatan Laut China, Senjata Canggih Bikinan AS untuk Suhu di Bawah Nol di yang Jadi Andalan

Bagian penting dalam proyek CPEC

Rupanya, selain ingin mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri, Imran Khan merebut Gilgit-Baltistan terlebih dahulu untuk memuluskan rencana dengan China.

Pernyataan dari menlu India mendapatkan respon kurang menyenangkan dari menteri luar negeri Pakistan, yang menolak klaim India.

"Reformasi administratif, politik dan ekonomi adalah permintaan yang sudah lama didamba oleh warga Gilgit-Baltistan," ujarnya dalam sebuah pernyataan Minggu kemarin.

Baca Juga: Peringatkan China Agar Tak Macam-macam, India Unjuk Kekuatan Besarnya dengan Tembakkan Rudal untuk Hancurkan Kapal

"Reformasi provinsi tunjukkan aspirasi dari warga Gilgit-Baltistan."

Namun itu semua hanya ucapan saja.

Gilgit-Baltistan segera diamankan oleh Pakistan karena wilayah itu merupakan wilayah penting dalam megaproyek China-Pakistan, yaitu China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) yang senilai 60 miliar Dolar AS.

Proyek yang menjadi satu dalam Belt and Road Initiative tersebut memerlukan pembangunan sebrangi Kashgar, sebelah utara Gilgit-Baltistan.

Baca Juga: Buronannya Malah Sukses Bangun Kerajaan Judi di Asia Tenggara Bahkan Bak Jadi Warga Kehormatan, Rencana Besar Tiongkok Kuasai Dunia Lewat 'Belt and Road Initiative' Mulai Dianggap Berantakan

Megaproyek China-Pakistan

Diluncurkan tahun 2014, CPEC adalah proyek perdagangan dan infrastruktur yang dapat menghubungkan China ke Laut Arab lewat jalan dan infrastruktur transportasi Pakistan lainnya.

Pembangunan itu juga meliput proyek pembangkit listrik dan industri.

Gilgit-Batistan terletak di sebelah utara Pakistan, yaitu di persimpangan antara Himalaya, Karakorum dan pegunungan Hindu Kush.

Baca Juga: Pengaruh Tiongkok Kian Kuat dan Proyek Jalur Sutera Baru Kian Mulus Tanpa Halangan, Tiongkok Bangun Teknologi Masa Depan Ini di Afrika, Sedang Negara Eropa Ini Ketahuan Uji Coba Drone Tiongkok

Wilayah itu saat ini dipegang oleh dewan legislatif yang akan dipilih pada 15 November mendatang.

Namun badan tersebut hanya memiliki kekuatan hukum yang sedikit, dan wilayah itu tetap mendapat aturan langsung dari pemerintah federal di Islamabad.

Untuk meningkatkan status provinsi berarti akan tercetak administrasi yang lebih luas dan kekuatan pemerintah yang bisa menjangkau wilayah itu dengan lebih mudah.

Baca Juga: Pakistan Caplok Wilayah Sengketa di Kashmir yang Bisa Picu Perang dengan India, Apakah China Dalang di Balik Ini Semua?

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini