Penerapan sanksi yang lebih besar telah mulai “berdampak serius pada seluruh perekonomian negara,” dengan konsekuensi yang merugikan bagi hak ekonomi dan sosial masyarakat, tambahnya.
Situasi hak asasi manusia yang mengerikan di Korea Utara juga telah diperburuk oleh pandemi virus corona, melalui peningkatan pengawasan dan kontrol terhadap penduduknya dan pengurangan kontak dengan seluruh dunia, kata Quintana.
Pada kesempatan yang sama Quintana juga menyampaikan kasus berbeda, yaitu soal penembakan baru-baru ini terhadap seorang pejabat perikanan Korea Selatan oleh pasukan perbatasan Korea Utara, yang tampaknya merupakan pembunuhan warga sipil yang melanggar hukum dan sewenang-wenang.
Secara hukum internasional, itu juga merupakan tindakan pelanggaran hukum, katanya dalam laporan itu.
Dia meminta Pyongyang untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang kasus tersebut, sambil meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab langsung, meminta adanya pemberian kompensasi kepada keluarga korban, dan mencegah insiden serupa di masa depan.
(Shintaloka Pradita Sicca)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sanksi PBB untuk Korea Utara Diwacanakan Dicabut di Tengah Krisis"
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini