Intisari-online.com - Pada 7 Desember 1975, Indonesia mengivasi Timor Leste, di mana lebih dari 200.000 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.
Hal itu dikatakan sebagai genosida terburuk pada abad ke-20 menurut komisi Penyelidikan Timor Leste.
Hal itu pula dipandang sebagai pelanggaran hak asasai manusia selama kependudukan.
Akan tetapi menurut Democracy Now, otak dari tindakan itu ternyata berasal dari Amerika, di mana pemerintah Amerika bekerja dari balik layar dalam insiden itu.
Pemerintah Timor Leste yang sudah mengetahui hal itu pun, meminta parlemen menahan informasi itu.
Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan para pejabat AS mengetahui rencana invasi tersebut hampir setahun sebelumnya.
Mereka mengungkapkan bahwa pada tahun 1977 Administrasi Carter memblokir deklasifikasi dokumen.
Isinya mentranskripsikan pertemuan Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger dengan Suharto pada 6 Desember 1975 di mana mereka secara eksplisit menyetujui invasi tersebut.
Arsip Keamanan Nasional menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada komisi penyelidikan Timor Leste tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara tahun 1975 dan 1999.
Tahun 2005 Presiden Timor Leste saat itu, Xanana Gusmao memberikan laporan komisi kepada Parlemen Timor-Leste tetapi ingin laporan itu dirahasiakan dari publik.
Dalam laporan yang dimuat The Observer dikutip dari The Guardian, pasukan Indonesia yang terkait dengan pembantaian itu berada di bawah program rahasia Amerika.
The Observer melaporkan Amerika menghabiskan dana sekitar 1 juta pound (Rp19 Miliar), untuk melatih 50 pasukan militer Indonesia di Inggris.
Program Amerika dikenal dengan sebutan, "Iron Balance" disembunyikan dari legislator dan publik ketika kongres mengekang tempat pelatihan tentara Indonesia tahun 1991.
Di antara unit yang terus dilatih adalah Kopassus Ð pasukan elit dengan darah sejarah Ð yang dilatih lebih ketat oleh AS daripada unit Indonesia lainnya.
Menurut dokumen Pentagon yang publikasikanThe Observer, Kopassus Ð dibangun dengan keahlian Amerika meskipun AS menyadari perannya dalam genosida sekitar 200.000 orang setelah invasi Timor Timur pada tahun 1975.
Amnesty International menggambarkan Kopassus Ð yang bertanggung jawab atas beberapa pelanggaran HAM terburuk dalam sejarah Indonesia, tetapi faktanya, Amerika ada di balik semua itu.
Dokumen Pentagon Ð diperoleh oleh East Timor Action Network yang berbasis di AS dan anggota kongres Illinois Lane Evans, merinci setiap latihan dalam program pelatihan rahasia, yang dilakukan di bawah proyek Pentagon yang disebut JCET (Joint Combined Education and Training).
Mereka menunjukkan pelatihan itu dalam keahlian militer yang hanya bisa digunakan secara internal melawan warga sipil, seperti perang gerilya perkotaan, pengawasan, kontra-intelijen, penembak jitu, dan 'operasi psikologis'.
Komandan khusus yang dilatih di bawah program AS telah dikaitkan dengan kekerasan saat ini dan beberapa pembantaian terburuk dalam 20 tahun terakhir, termasuk pembantaian di Kraras pada tahun 1983 dan di Santa Cruz pada tahun 1991.
Program rahasia yang diungkapkan dalam dokumen tersebut, menjadi fokus pelatihan militer ketika bantuan di atas kapal dibatasi oleh Kongres setelah pembantaian Santa Cruz.
Kongres telah turun tangan setelah sekitar 270 pengunjuk rasa, banyak dari mereka anak sekolah dibunuh oleh pasukan Kopassus saat mereka berpawai melalui Dili.
Sponsor Amerika atas rezim Indonesia dimulai sebagai masalah ideologi Perang Dingin, setelah kekalahan di Vietnam.
Gerakan sayap kiri di Timor Timur ditakuti oleh Jakarta dan dilihat oleh AS sebagai gaung mereka di Afrika bagian selatan dan pemerintahan Salvador Allende di Chili.
Pelecehan Jakarta terhadap pemerintah Timor dan invasi tahun 1975 secara terselubung dimotori oleh Amerika Serikat.
Pelatihan korps perwira Indonesia mencapai puncaknya pada pertengahan tahun delapan puluhan.
Pada tahun 1990, seorang mantan pejabat di Kedutaan Besar AS di Jakarta mengirim telepon ke Departemen Luar Negeri untuk mengatakan bahwa sponsor AS 'sangat membantu tentara (Indonesia).
Kemudian AS memutuskan bahwa pelatihan tersebut, harus dibayar oleh negara penerima dengan kata lain, bukan lagi bantuan militer.
Program rahasia tersebut kemudian menjadi sarana utama untuk melatih militer Indonesia tetap dengan biaya pembayar pajak Amerika.
Dalam prospektus tak bertanggal, Pentagon mengatakan misi utamanya adalah untuk 'mengembangkan, mengatur, melengkapi, melatih, memberi nasihat, dan mengarahkan militer pribumi'.
Skalanya kecil, untuk menawarkan 'pelatihan khusus yang signifikan' terkonsentrasi yang akan menciptakan 'unit-unit kecil yang mandiri'.
Pada tahun 1996, misalnya, 10 latihan melibatkan 376 personel AS dan 838 orang Indonesia.
Inggris juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelatihan militer Indonesia.
The Observer telah menetapkan bahwa, sejak Mei 1997, 24 anggota senior pasukan Indonesia telah dilatih di perguruan tinggi militer Inggris.
Ini termasuk pelatihan dalam menjalankan unit militer secara efisien dan bagaimana menggunakan peralatan teknis seperti peluru kendali. Selain itu, 29 perwira Indonesia telah belajar di lembaga non-militer.