L'ao Hamutuk, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Dili, mengatakan kedua negara dapat meratifikasi perjanjian itu pada Agustus (tahun 2019)- ketika parlemen baru Timor Leste mulai duduk dan ketika komite pemilihan bersama Australia pada perjanjian itu menerbitkan laporannya.
“Tetapi dalam tujuh bulan ke depan Australia menerima US $ 44 juta dari Bayu-Undan,” kata Charles Scheiner, dari L'ao Hamutuk. “Jika ratifikasi tidak terjadi hingga akhir Juli 2019 (tanggal duduk berikutnya setelah pemilihan federal Australia), ini akan meningkat menjadi sekitar US $ 76 juta.
“Jika perjanjian itu segera diratifikasi, pendapatan Bayu-Undan yang tidak lagi disedot oleh Australia akan menutupi biaya kesehatan seluruh penduduk Timor.”
Perjanjian tersebut mengakhiri proses negosiasi selama beberapa dekade yang mencakup Australia memata-matai perwakilan Timor Leste, dan pengungkapan bahwa pemerintah Australia berturut-turut didorong oleh keinginan akan sumber daya ketika memutuskan untuk melegitimasi invasi Indonesia ke Timor Leste.
Bracks menuduh pemerintah terus mengaburkan dan bersikeras pada pengaturan sebelumnya yang “ditempa di bawah spionase industri”.
L'ao Hamutuk memperkirakan tahun 2018 bahwa Australia telah mengambil miliaran dolar pendapatan selama beberapa dekade sehingga negosiasi berlanjut - uang yang seharusnya menjadi milik Timor Leste dan yang belum diminta kembali oleh negara pulau kecil itu dalam apa yang disebut Bracks sebagai " tindakan niat baik ”.
Tahun 2018 lalu, seorang sumber diplomatik Timor mengatakan kepada Guardian bahwa Timor-Leste tidak mungkin untuk mendorong kompensasi karena kemurahan hati Australia selama "masa-masa sulit", tetapi menambahkan: "Jika Australia ingin memberikannya kepada Timor, maka itu akan menyenangkan."
Bracks mengatakan bahwa "dengan alasan yang adil" itu harus dibayar kembali, tetapi Timor-Leste tidak meminta untuk itu, sehingga Australia akan terus mendapatkan pendapatan dari Bayu-Undan bahkan lebih keterlaluan.