Timor-Leste adalah negara dengan ketergantungan minyak terbesar kedua di dunia tetapi cadangannya diperkirakan akan habis terlebih dahulu.
Pemerintah berusaha keras untuk mendiversifikasi ekonominya dan mencegah krisis kehilangan 90% bagian dari anggaran tahunannya yang berasal dari Dana Perminyakan - terutama keuntungan Bayu-Undan.
Bracks, yang juga sesekali menjadi penasihat Timor-Leste, meminta partai politik utama Australia untuk berkomitmen membayar kembali uang yang dikumpulkan sejak Maret 2018 ketika perjanjian itu ditandatangani.
Menteri Luar Negeri, Marise Payne, tidak mengatakan apakah pemerintah Koalisi yang terpilih kembali akan membayar kembali uang itu.
Namun, dia mengatakan kedua negara sedang bekerja untuk menyelesaikan pengaturan yang diperlukan.
"Pemerintah Koalisi mengajukan tahap pertama undang-undang di parlemen tahun lalu dan komite ekonomi Senat merekomendasikan pada 8 Februari bahwa itu disahkan," kata Payne. "Pekerjaan sedang dilakukan untuk tahap kedua dari undang-undang, yang akan diselesaikan setelah negosiasi tentang pengaturan transisi yang ekstensif dengan perusahaan yang terkena dampak telah diselesaikan."
Namun, Bracks mengatakan bahwa tidak perlu untuk memungkinkan Timor-Leste menerima pendapatan yang menjadi haknya.
"Di bawah perintah eksekutif mereka bisa saja melanjutkan (dengan pengaturan baru) tetapi sebaliknya Australia bersikeras parlemen kedua negara meratifikasi ini," katanya.