Departemen Luar Negeri AS menambahkan, China malah mengejar militerisasi yang sembrono dan provokatif dari pos-pos yang disengketakan itu di Laut China Selatan.
China mulai membangun pulau buatan di sekitar tujuh terumbu yang diklaim sebagai wilayah negeri tembok raksasa pada 2014.
Dan, sejak itu memasang senjata dan radar serta membangun landasan pacu di atasnya.
Departemen Luar Negeri AS menyebutkan, Partai Komunis China menggunakan "pos-pos terdepan militer sebagai platform pemaksaan untuk menegaskan kendali atas perairan di mana Beijing tidak memiliki klaim maritim yang sah".
Konfrontasi militer skala penuh
Menanggapi tuduhan AS itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, "membangun infrastruktur pertahanan yang diperlukan di Laut China Selatan adalah hak China yang sah menurut hukum internasional".
“Pembangunan China di wilayahnya sendiri di Laut China Selatan terutama melayani kebutuhan sipil, ini masuk akal, masuk akal dan legal, dan tidak ada hubungannya dengan militerisasi.
"Ini pada dasarnya sama dengan negara mana pun yang membangun infrastruktur pertahanan di wilayah mereka sendiri,” ujar Wang seperti dilansir China South Morning Post.