Penulis
Intisari-Online.com - Pemerintah China selalu mengutuk negara ketiga, termasuk AS dan Eropa, karena terlibat di Laut China Selatan, tetapi sikap ini tidak didukung oleh negara mana pun.
Dilansir dari 24h.com.vn, Kamis (24/9/2020), pada 18 September, hanya beberapa hari setelah koalisi tiga negara Inggris, Prancis, dan Jerman mengirim catatan ke PBB terhadap klaim China di Laut Timur (China).
Beijing juga mengajukan pengaduan nasional.
Negara ini "salah menafsirkan dan menerapkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982" dan "memiliki motif rahasia".
China selalu ingin mendorong pihak ketiga keluar dari Laut China Selatan
Serangan balik Tiongkok tidak mengejutkan para pengamat.
Keterlibatan AS, Australia, dan trio Eropa terkini (Inggris, Prancis, Jerman) selalu dikritik oleh pers dan otoritas Beijing.
Selain itu, dalam pertemuan-pertemuan dengan ASEAN, China selalu berupaya untuk membujuk blok ini agar zonasi Laut Timur menjadi cerita tersendiri antara kedua belah pihak.
Argumen China selalu fokus pada tiga poin utama: (i) sengketa Laut Timur adalah masalah terpisah antara China dan ASEAN; (ii) China dan ASEAN mempromosikan solusi damai, termasuk merundingkan Kode Etik di Laut China Selatan (COC); dan (iii) Negara ketiga yang terlibat, misalnya Amerika Serikat, hanya memperumit situasi, memaksa negara-negara ASEAN jatuh ke dalam dilema ketika memilih antara AS atau Cina - masalah yang sangat sulit.
Di lapangan, China banyak berinvestasi dalam milisi, laut, dan angkatan laut.
Untuk menyampaikan pesan yang solid kepada negara ketiga, China meluncurkan aktivitas untuk merusak kebebasan navigasi dan penerbangan.
Pada April 2020, negara ini mengumumkan telah mengusir kapal perang AS yang telah memasuki kepulauan Hoang Sa (di bawah kedaulatan Vietnam, diduduki secara ilegal oleh China).
Namun, setelah itu, Angkatan Laut AS membantah informasi tersebut, menegaskan bahwa kapal AS melakukan patroli navigasi gratis (FONOP) secara legal.
Akhir tahun lalu, militer Australia mengatakan kepada media bahwa kapal milisi maritim China dengan kedok kapal penangkap ikan semakin meningkatkan operasi berbahaya bagi pesawat Angkatan Pertahanan Australia di Laut China Selatan.
Para ahli mengatakan bahwa gerakan yang mengganggu, mengancam kebebasan navigasi dan penerbangan yang disebabkan China di Laut China Selatan akan berkontribusi untuk memperkuat tujuan secara bertahap mendorong keberadaan negara-negara keluar dari wilayah laut ini.
Atau setidaknya meminta negara untuk mematuhi persyaratan China.
Konyol dan tidak bisa diterima
The Bangkok Post pada 21 September mengutip Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin yang menegaskan: Filipina tidak akan mendengarkan sikap China yang mendorong negara-negara Barat, termasuk AS, keluar dari wilayah sengketa di Laut China Selatan.
“Saya dapat meyakinkan semua orang bahwa negara-negara Barat akan hadir di Laut Cina Selatan."
"Kami percaya bahwa keseimbangan kekuasaan dan kebebasan orang Filipina bergantung pada keseimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan."
"Jadi jangan mendorong kekuatan lain keluar dari daerah ini," Locsin mengatakan pada sidang di ibukota Manila.
Tidak hanya Filipina, Vietnam (VN) juga tidak keberatan dengan hukum kehadiran negara ketiga di Laut Cina Selatan.
Pada 15 Juli, setelah pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tentang sikap AS atas klaim maritim di Laut China Selatan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang menegaskan:
“Vietnam menyambut baik posisi masalah Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional ”.
Nona Hang juga menambahkan:
Vietnam berbagi pandangannya, seperti yang disebutkan dalam pernyataannya di KTT ASEAN ke - 36, bahwa UNCLOS adalah kerangka hukum yang mengatur semua aktivitas di laut dan lautan.
Vietnam berharap semua negara melakukan upaya untuk berkontribusi menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di Laut China Selatan.
Barat bergerak jauh ke Laut Timur
Pada awal September, Menteri Luar Negeri AS mendesak negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan perusahaan milik negara China yang terlibat dalam pembangunan pulau buatan secara ilegal di Laut China Selatan.
Hanya sejak Juli hingga sekarang, AS telah menerapkan serangkaian langkah kuat menuju China: Kirim surat ke PBB yang menyangkal klaim China; mengeluarkan pernyataan yang secara resmi menyangkal klaim China ... Setelah AS, Australia, aliansi Inggris-Prancis-Jerman juga mengirim catatan ke PBB untuk menentang Beijing.
Para ahli mengatakan bahwa perang uang yang menargetkan China baru saja dimulai, ketika kemungkinan banyak negara lain akan bergabung.
Keterlibatan yang semakin dalam dari Barat menempatkan China dalam situasi yang sulit ketika reputasi China di arena internasional, kepercayaan investor di China menurun karena konflik antara Beijing dan Barat sedang membara dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Filipina membawa Keputusan Laut Cina Selatannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dalam pidato pertamanya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak menjabat pada 23 September, Presiden Rodrigo Duterte membantah tuduhan pemerintahannya merusak kemenangan Filipina dalam kasus Pengadilan China.
Arbitrase di Den Haag (Belanda) pada 2016.
"Filipina menegaskan bahwa komitmen di Laut Cina Selatan konsisten dengan UNCLOS dan Keputusan 2016" - kata Duterte.
Duterte mengatakan bahwa Penghakiman 2016 adalah bagian dari hukum internasional, yang tidak dapat dikompromikan dan pemerintah tidak dapat mencairkan, menganggap enteng atau mengabaikannya. "Kami menyambut lebih banyak negara untuk mendukung keputusan ini," Duterte mengkonfirmasi.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari