Penulis
Intisari-Online.com - Salah satu dampak pandemi Covid-19 yang membuat berbagai negara kalang kabut adalah dampaknya terhadap perekonomian.
Kekhawatiran akan kondisi perekonomian mulai dirasakan, membuat berbagai kebijakan dikeluarkan dengan mempertimbangkan aspek yang satu ini.
Meski telah mulai bergerak menyelamatkan perekonomian, rupanya oultook atau proyeksi perekonomian tahun 2021 masih dihantui banyak ketidakpastian.
Penyebabnya tak lain yaitu karena tidak ada yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir.
Bahkan, apakah gelombang kedua akan terjadi atau tidak, maupun kapan terjadinya juga tidak diketahui secara pasti.
Prediksi tentang gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia pun nampak meleset.
Selain itu, penggunaan vaksin juga belum menemui titik terang, padahal vaksin yang diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari Covid-19.
Tentang ketidakpastian tersebut dan kaitannya dengan pengelolaan ekonomi disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
"Oleh karena ketidakpastian ini, maka seluruh negara terus akan mencoba untuk mengelola Covid ini melalui berbagai policy. Mulai dari yang sifatnya ekstrem seperti lockdown atau shutdown dari sisi aktivitas sampai kepada yang sifatnya limitatif yaitu pergerakan sosial yang dibatasi.
"Ketidakpastian inilah yang masih perlu untuk kita pertimbangkan dan perhatikan dalam mengelola ekonomi kita tahun ini dan tahun depan,” jelas Menkeu, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan.
Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan pembahasan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2021 pada Selasa (07/07) secara video conference.
Sri Mulyani juga menjelaskan bagaimana outlook ekomomi Indonesia tahun 2020 sejauh ini bersamaan dengan pandemi Covid-19, juga 'ramalannya' ke depan.
Ia mengatakan, bahwa sampai saat ini, outlook dari perekonomian tahun 2020 adalah pada kisaran -0,4% hingga 1%.
Hal itu karena di kuartal keduanya sudah dipatikan bahwa perekonomian mengalami kontraksi dengan estimasi adalah -3,8%.
Meski begitu, ia menyampaikan untuk kuartal ketiga dan keempat atau semester 2 tahun ini, pemerintah akan berusaha maksimal agar pemulihan ekonomi bisa mulai berjalan dengan tetap memperhatikan protokol di bidang kesehatan.
Baca Juga: Indonesia Ingin Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1, Ini Manfaat dan Tantangannya
“Inilah yang menjadi pokok perhatian Bapak Presiden di dalam berbagai forum untuk menyampaikan kepada Menteri dan semua pihak agar akselerasi pemulihan bisa berjalan meskipun kita masih menghadapi pandemi Covid.
"Jadi, produktif namun harus tetap aman dari Covid. Produktif tapi kita tetap menggunakan protokol new normal yaitu protokol di bidang kesehatan,” tambahnya.
Melihat pertumbuhan ekonomi yang masih berkisar antara -0,4 hingga 1%, dipastikan ekonomi Indonesia akan 'Terjun ke Dalam Jurang Terdalam' jika kontraksi ekonomi berjalan lebih dari 1 kuartal.
Artinya, bagaimana ekonomi Indonesia tahun 2020, menurut Sri Mulyani dapat dilihat dari kuartal lainnya,yaitu kuartal kedua dan kuartal ketiga, di mana kuartal kedua telah menunjukkan kontraksi.
Apabila kondisi masih sama atau bahkan lebih buruk, maka akan menyebabkan kemungkinan terjadinya ekonomi Indonesia tahun 2020 ada di level negatif.
Namun, masih bisa diselamatkan dengan syarat kuartal 3 dan 4 Indonesia bisa melakukan pemulihan dengan cukup cepat.
Jika demikian, mungkin masih bisa membuat perekonomian Indonesia tumbuh positif yaitu dikisaran 1%.
Sementara itu, untuk tahun depan diperkirakan pertumbuhan ada di kisaran 4,5% hingga 5,5%.
“Merujuk semua institusi yang melakukan proyeksi ekonomi di Indonesia masih di dalam kisaran yang beragam. Ada yang prediksi ekonomi Indonesia ada di 0%, ada yang negatifnya lebih dalam yaitu di -3,39, ada yang bahkan menyampaikan ekonomi Indonesia bisa positif yaitu sekitar 0, 5%," katanya.
Meski diliputi ketidakpastian, Sri Mulyani mengatakan akan tetap mencoba menyusun perencanaan anggaran.
"Jadi saya ingin menyampaikan bahwa proyeksi ekonomi memang masih diliputi ketidakpastian tapi kita akan tetap mencoba untuk menyusun perencanaan penganggaran dengan ketidakpastian tersebut,” tutup Menkeu.