Melansir Japan Times, AS khawatir pos terdepan dapat digunakan untuk membatasi pergerakan bebas di jalur air internasional, yang mencakup jalur perairan laut vital untuk perdagangan global dengan nilai sekitar US$ 3 triliun setiap tahunnya.
Kementerian Pertahanan China telah membantah pihaknya berupaya untuk memperkuat kontrol Laut China Selatan.
Sebaliknya, China menuduh Washington pada pekan lalu sebagai pihak yang meningkatkan ancaman dan mencoba untuk menabur perselisihan di antara negara-negara regional dan menstigma anti-China di tengah upaya memerangi pandemi corona.
Pemimpin ASEAN bersuara
Sebelumnya, pada Sabtu (27/6/2020), Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Vietnam atas nama 10 negara blok bahwa perjanjian lautan tahun 1982 di AS harus menjadi dasar dari hak kedaulatan dan hak-hak di jalur air yang disengketakan.
"Kami menegaskan kembali bahwa UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yurisdiksi dan kepentingan sah atas zona maritim," demikian pernyataan ASEAN, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang mendefinisikan hak-hak negara ke lautan dunia dan membatasi zona ekonomi eksklusif di mana negara-negara pantai memiliki hak khusus untuk menangkap ikan dan sumber daya energi.