Namun yang terjadi justru jauh dari perkiraan.
Mengutip Kontan.co.id, Mahkamah Agung Filipina sampai perintahkan pemerintah dan badan-badan keamanan untuk lindungi lingkungan sekitar wilayah yang dipersengketakan di Laut China Selatan.
Perintah ini muncul pada hari Jumat akhir Mei lalu, setelah ada keluhan nelayan mengenai tidak adanya tindakan pemerintah terhadap kegiatan ilegal Tiongkok.
Bukannya Duterte sendiri, justru Mahkamah Agung Filipina yang telah mengeluarkan surat perintah menginstruksikan para kepala kementerian utama, penjaga pantai, angkatan laut dan polisi.
Mereka semua diperintahkan untuk menegakkan konvensi internasional dan hukum domestik untuk lindungi terumbu karang dan kehidupan laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut Filipina.
Tindakan ini adalah tantangan langka MA terhadap kepasrahan Duterte pada ekspansi China di Laut China Selatan.
Namun apa pasal Duterte justru lembek terhadap pelanggar kedaulatan yang jelas-jelas rugikan nelayan negaranya tersebut?
Para kritikus menyebut Duterte pasrah kepada tindakan China sebagai imbalan atas bantuan ekonomi, yang sebenarnya belum cair.