Menteri kehakiman dan juru bicara presiden tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari perintah pengadilan.
Putusan itu menambah apa yang bisa dikatakan sebagai krisis kebijakan luar negeri terbesar Duterte di masa kepresidenannya, ketika China memperketat kontrolnya atas jalur air strategis di mana lebih dari US$ 3 triliun perdagangan berlangsung setiap tahun.
Jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa popularitas besar Duterte di antara warga Filipina tidak banyak mengubah perasaan ketidakpercayaan mereka terhadap Tiongkok.
Duterte membantah mengalah ke Beijing tetapi berpendapat tidak ada gunanya dan berbahaya untuk menantang kekuatan militer yang lebih unggul.
Menurut para pembantunya, Duterte sudah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada pertemuan puncak di China bulan lalu.
Pada pertemuan itu, dia sudah menyuarakan oposisi terhadap gerombolan kapal penangkap ikan Tiongkok di dekat pulau yang disengketakan yang ditempati oleh Filipina.
Abdiel Fajardo, presiden Integrated Bar of Philippines, mengatakan surat itu menegaskan putusan arbitrase dan secara efektif mengingatkan pihak berwenang bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti konstitusi dan hukum domestik.
"Filipina, setidaknya melalui pengadilan, tidak melepaskan haknya atas mereka dengan menyetujui tindakan sepihak negara lain," katanya dalam sebuah pesan teks.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Duterte lembek, Mahkamah Agung Filipina titahkan untuk melindungi Laut China Selatan!"
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini