Intisari-Olnine.com- Mahathir bin Mohamad yang mundur sebagai PM Malaysia pada Februari lalu mengundurkan diri, pernah memberikan peringatan keras bagi negara manapun yang berhutang ke China.
Bagi Mahathir, utang dari China adalah jebakan.
Saat Mahathir masih menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia, dia berujar jika tak bisa melunasinya maka negara pengutang akan berada di bawah kontrol China.
Waktu itu Malaysia di bawah kontrol China karena pemerintahan Najib Razak mengambil pinjaman ke Negeri Tirai Bambu namun tak bisa dilunasi malah dikorupsi.
Hal ini membuat Mahathir harus pergi jauh-jauh ke Jepang untuk berhutang.
Gali lubang tutup lubang, utangan dari Jepang itu untuk melunasi utang Malaysia ke China.
Mengutip Kontan.co.id, Selasa (19/3/2019) lalu Mahathir melontarkan peringatan ini lantaran Filipina ia sebut sedang mendapat gelontoran dana dari Investor asal China.
Mahathir memperingatkan agar Filipina berhati-hati mengenai potensi jebakan yang bisa menimpa mereka jika tak bisa melunasi pinjaman layaknya Malaysia.
China sedang 'menjajah' negara-negara yang lebih kecil dengan meminjamkan sejumlah besar uang yang tidak akan sanggup mereka dibayar.
Tahun 2018, bahkan negara ini sudah dituduh memanfaatkan pinjaman besar-besaran agar dapat merebut aset dan membangun pangkalan militer di negara-negara kecil dunia ketiga.
Negara-negara berkembang mulai dari Pakistan hingga Djibouti, dari Maladewa hingga Fiji, semua berutang besar ke Cina.
Bukan sekadar perkiraan, dilansir dari The Sun, nyatanya memang sudah ada negara yang menunggak hutang.
Negara ini juga dipaksa untuk menyerahkan kendali aset negaranya atau harus mengizinkan China untuk mempunyai pangkalan militer di negara tersebut.
Ada yang menyebutnya "diplomasi jebakan utang" atau "kolonialisme utang."
Mereka menawarkan pinjaman bagi negara-negara yang tidak mampu membayar, dan kemudian menuntut konsesi ketika mereka gagal.
Salah satu yang harus menanggung konsesi ini adalah Si Lanka.
Tahun 2017 Sri Lanka menyerahkan pelabuhan ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah China dengan sewa 99 tahun.
Baca Juga : Seandainya Tokoh-tokoh PKI Lebih Cepat Bertindak, Entah Apa Jadinya Kota Yogyakarta
Sementara itu, di Djibouti, tempat markas utama militer AS di Afrika, juga tampaknya akan menyerahkan kendali atas pelabuhan ke perusahaan Beijing.
Maret 2018 lalu, mantan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson mengatakan bahwa Beijing melakukan praktik peminjaman predator, dan transaksi korup untuk menjadikan negara-negara kecil terbelit utang untuk kemudian melemahkan kedaulatan mereka.
Diplomasi jebakan utang ini bahkan telah meluas hingga ke Pasifik.
Beijing membuat pulau-pulau buatan manusia di Laut Cina Selatan dan hal itu dikhawatirkan akan digunakan sebagai pangkalan militer.
Bahkan, pada April 2018 lalu China mendekati Vanuatu, negara kepulauan di Samudra Pasifik selatan untuk mendirikan pangkalan militer.
The Times juga melaporkan bahwa secara efektif China akan meningkatkan kehadiran militernya di pintu gerbang utama ke pantai timur Australia.
Di antara proyek-proyek yang didanai uang ini adalah dermaga terbesar di Pasifik Selatan yang dianggap mampu mengakomodasi kapal induk.
Lembaga think tank Lowy Institute Sydney, yang telah memantau secara dekat kegiatan-kegiatan China di Pasifik, memperkirakan Beijing telah menggelontorkan hampir 1,4 miliar poundsterling atau setara dengan Rp 27 Triliun ke negara-negara Pasifik sejak 2006. (*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari