Jika kasus penyakit mereka dianggap darurat, mereka dikirim ke rumah sakit lokal dan biaya ditanggung oleh IOM.
Namun hal tersebut adalah saat kondisinya masih normal.
Saat ini, hanya ada 11 kamar isolasi Covid-19 di kota Medan yang berpopulasi lebih dari 2 juta jiwa.
Namun Andreas Harsono, peneliti di Human Rights Watch Indonesia menyebut kekurangan sumber tenaga tidak menjadi alasan mendiskriminasi terkait grup tertentu.
Sementara Mariam Khokhar, ketua IOM Medan, mengatakan: "tentu mereka punya akses untuk sabun dan air bersih. Tambahan lagi, mereka selalu kami beri kabar terbaru terkait hal ini. Tempat tinggal mereka juga selalu kami bersihkan dengan disinfektan selama satu kali seminggu."
Sebenarnya, Indonesia bukan tempat tujuan utama menurut Konvensi PBB tahun 1951 atau Protokolnya tahun 1967.
Oleh sebab itu, di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur kewenangan pemerintah untuk mengatasi masalah para pelarian seperti ini.
Para pengungsi pun menghadapi dilema dengan menghabiskan puluha tahun hidup di kondisi limbo, tidak bisa bekerja secara legal maupun kembali ke negara mereka masing-masing.