Intisari-Online.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan orang yang melanggar aturan lockdown dalam rangkan penanganan virus corona bisa ditembak mati.
Dia menegaskannya dengan mengatakan "Aku akan menguburmu".
Amnsesty International mengutuk pernyataan itu sebagai "sangat mengkhawatirkan".
Mereka juga mengatakan telah mengikuti laporan hukuman tidak manusiawi bagi pelanggar hukum saat lockdown diberlakukan.
Salah satu bentuk hukuman yang diberlakukan adalah para pelanggar ditahan di kandang anjing dan duduk berjam-jam di bawah sinar matahari.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Rodrigo Duterte mengatakan setiap orang harus mengikuti langkah-langkah karantina di rumah.
Hal ini, menurut Duterte, harus dilakukan untuk memastikan sistem kesehatan negara yang buruk tidak kewalahan.
"Ini semakin buruk. Jadi sekali lagi saya memberi tahu Anda betapa seriusnya masalah ini dan Anda harus mendengarkan," kata Duterte.
"Perintah saya kepada polisi dan militer ... jika ada masalah dan ada kesempatan mereka melawan dan hidup Anda dalam bahaya, tembak mereka mati.
"Apakah itu dipahami? Mati. Daripada Anda menyebabkan masalah, (lebih baik) saya menguburmu."
Namun, kepala polisi nasional Filipina kemudian meralat ucapan Duterte.
Menurutnya, pada Kamis, mengatakan tidak ada yang akan ditembak, dan bahwa petugas mengerti presiden menunjukkan keseriusannya tentang ketertiban umum.
Filipina telah mencatat 107 kematian akibat virus korona dan 2.633 kasus yang dikonfirmasi, menurut Universitas Johns Hopkins.
Semua kecuali tiga kasus telah dicatat dalam tiga minggu terakhir dan angka ini bertambah ratusan setiap hari.
Baca Juga: China Murka, Taiwan Tawarkan Bantuan Masker dan Medis ke Negara Lain di Tengah Corona, Alasannya?
Beberapa jam sebelum konferensi Duterte, ada laporan media tentang beberapa penangkapan penduduk di daerah miskin Manila yang memprotes kedukupan bantuan pangan dari pemerintah.
Amnesty International menyebut warga Filipina mengaku kepada kelompok aktivis bahwa polisi dengan keras membubarkan demonstran dengan tongkat kayu, termasuk seorang pria dan bayinya.
Direktur Amnesty International Filipina Butch Olano mengatakan "kebijakan menembak untuk membunuh" dari presiden adalah "ciri yang menghancurkan dari kepresidenannya."
"Mematikan, kekuatan yang tanpa pemeriksaan tidak boleh disebut sebagai metode untuk menanggapi keadaan darurat seperti pandemi COVID-19," katanya.
Amnesty International mengklaim bahwa lebih dari 17.000 orang telah ditangkap karena pelanggaran terkait dengan lockdown dan perintah jam malam.
Pekan lalu, Human Rights Watch menuduh polisi dan pejabat setempat telah memaksa orang yang ditangkap karena melanggar aturan untuk masuk ke dalam kandang anjing.
Selain itu, para pelanggar ini juga dibuat duduk berjam-jam di bawah sinar matahari sebagai hukuman.
Dikatakan para pejabat di kota Santa Cruz, tepat di selatan Manila, mengakui mengurung lima orang muda di dalam kandang anjing pada 20 Maret, membenarkan tindakan mereka dengan mengatakan bahwa mereka yang ditangkap telah melanggar jam malam dan secara verbal kasar.
Ia juga mengklaim para pejabat memaksa pelanggar jam malam di Parañaque, sebuah kota di Metro Manila, untuk duduk di bawah terik matahari setelah penangkapan mereka karena mereka tidak punya tempat untuk menempatkan mereka, dan bahwa polisi membunuh seorang pria di utara Manila setelah ia diduga menghindari sebuah pos pemeriksaan.
Polisi mengklaim pria itu ditembak karena dia mengejar petugas polisi.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan keprihatinan pada kekuatan ketat pemerintah Filipina harus menangkap orang-orang bahkan jika mereka "tidak serius menolak" tindakan polisi untuk mematuhi jam malam dan pembatasan lainnya.
Polisi nasional mengatakan tindakan mereka sah menurut hukum.