Intisari-Online.com - Korban tewas akibat terinfeksi virus corona terus berjatuhan.
Melansir Kompas.com (24/2/2020) yang mengutip data real time John Hopkins University, jumlah kematian dari seluruh kasus yang terjadi di dunia telah mencapai 2.469 kasus.
Jumlah tersebut berasal dari 34 negara yang salah satunya adalah Hong Kong, yang mana ada 2 kematian di negara tersebut.
Sementara jumlah kematian terbanyak yaitu di Hubei, provinsi di Tiongkok yang disebut tempat virus ini berasal.
Menjadi salah satu negara yang harus menghadapi serangan virus corona, baru-baru ini diketahui Hong Kong harus menghadapi masalah lain.
Negara tersebut kini tengah menghadapi kekurangan peti mati. Padahal kebutuhan per harinya cukup tinggi.
Kekurangan yang terjadi diakibatkan oleh sempat dihentikannya produksi peti mati akibat kekacauan wabah virus corona.
Melansir Asiaone.com (24/2/2020), Pabrik-pabrik di provinsi Guangdong sebelumnya diperintahkan untuk tutup hingga 10 Februari untuk mengatasi penyebaran virus corona yang sangat menular.
Sehingga kini Hong Kong menghadapi kekurangan peti mati setelah pabrik pemasok terbesarnya tak melakukan produksi.
Pihak bisnis pemakaman di Hong Kong pun mengungkapkan keluhannya.
Ketua Asosiasi Bisnis Pemakaman di Hong Kong, Kwok Hoi-pong, mengatakan kepada Post, bahwa larangan sementara itu juga mencakup pengiriman 'peti mati jadi' ke Hong Kong.
Menurutnya, Provinsi Guangdong sendiri menyumbang 99 persen peti mati yang digunakan di kota itu.
Sementara permintaan mereka berkisar antara 120 hingga 140 peti mati per harinya.
"Asosiasi kami bertemu pada 1 Februari dan menyadari bahwa kami kehabisan stok," katanya.
Bahkan, kondisi tersebut bisa menjadi lebih buruk lagi jika pabrik peti mati terus menerut tidak melakukan produksi.
"Dalam skenario terburuk, stok bisa mengering dalam waktu seminggu," katanya.
Untuk itu, mereka meminta bantuan pemerintah Hong Kong.
"Kami sangat putus asa, bahwa kami mengetik surat saat pertemuan kami berlangsung, dan mengirim faks ke departemen pemerintah terkait sebelum akhir pertemuan," katanya.
Kwok mengatakan krisis itu mereda beberapa hari setelah pemerintah mengangkat masalah tersebut dengan Dewan Negara Hong Kong dan Kantor Urusan Makau dan otoritas Guangdong.
"Pemasok kami di Guangdong diizinkan mengirim stok mereka ke Hong Kong," katanya.
Sementara itu, Seorang jurubicara Departemen Kebersihan dan Makanan mengatakan bahwa pemerintah Hong Kong telah meminta otoritas daratan mengizinkan pabrik peti mati di Guangdong untuk melanjutkan produksi sesegera mungkin, dan mengirimkan stok mereka ke Hong Kong.
"Karena pemasok di Guangdong diizinkan mengirim peti mati ke Hong Kong, kekurangan pasokan telah diselesaikan saat ini," kata jurubicara itu.
Kwok mengatakan empat pemasok peti mati utama telah memulai kembali produksi dalam beberapa hari terakhir, tetapi hanya sekitar sepertiga pekerja di setiap pemasok yang kembali bekerja.
"Penilaian kami adalah bahwa stok yang dimiliki oleh perdagangan pemakaman di Hong Kong dapat mengatasi permintaan sampai akhir bulan ini," katanya.
Kwok mengatakan stok peti mati di Guangdong saat ini sekitar 2.000 set. Namun, ia masih khawatir sehingga mempertimbangkan sumber pemasok peti mati lain selain dari Guandong.
"Jika pemasok kami di Guangdong gagal memulihkan operasi penuh pada saat itu, kami mungkin harus mempertimbangkan sumber pasokan dari negara-negara Asia Tenggara untuk menebus kekurangan," kata Kwok.
Kendala lain disampaikannya terkait solusi tersebut.
Menurutnya, harga yang dikenakan oleh pemasok Asia Tenggara cukup mahal, enam kali lebih tinggi dari Guandong.
Seorang penduduk menceritakan pengalamannya terkait masalah yang ditimbulkan kekurangan peti mati ini.
Dia adalah Peter Pang, yang yang ibunya meninggal pada akhir bulan lalu.
Ia mengatakan tidak masalah untuk membeli peti mati di pemakaman, namun terjadi keterlambatan dalam prosedurnya.
"Tetapi kami menghadapi keterlambatan dalam prosedur melamar situs pemakaman untuk ibu kami karena pegawai negeri sipil bekerja dari rumah," katanya.
Ibu Pang, seorang penduduk desa di Wilayah Baru, memiliki hak untuk dimakamkan di Pemakaman Heung Shek di Tsuen Wan.
"Kami pergi ke Kantor Distrik Tsuen Wan pada 5 Februari untuk mengkonfirmasi identitas ibu kami sebagai penduduk asli, tetapi prosedur itu baru selesai pada 12 Februari," katanya.
"Prosedurnya bisa terjadi dalam dua atau tiga hari kerja ketika pemerintah bekerja secara normal," katanya.