Intisari-online.com - Perairan Natuna, Kepulauan Riau, kembali dimasuki oleh kapal ikan asing milik China.
Pesawat intai maritim Boeing 737 AL-7301 milik TNI AU melakukan pengawasan di perairan utara Natuna dan sekitarnya saat melihat penerobosan tersebut.
Dari hasil operasi tersebut, terlihat 30 kapal ikan China bersama kapal coast guard-nya memasuki perairan utara Laut Natuna.
Tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI), yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358, kembali mengusir kapal ikan asing milik China tersebut.
"Meski agak sedikit membandel, namun kapal-kapal China tersebut akhirnya mau meninggalkan perairan utara Laut Natuna hingga keluar dari ZEE Indonesia," kata Yudo Morgono, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Senin (13/1/2020) dilansir dari Kompas.com.
Laksdya TNI Yudo mengaku, dalam melakukan operasi pengusiran tersebut, ketiga KRI berhasil mengusir kapal ikan asing China yang sedang menebar jaring di perairan utara Laut Natuna.
"Kami juga tidak mau gara-gara KIA asal China yang melakukan pencurian ikan di Laut Natuna bagian utara dan sekitarnya, membuat hubungan pemerintah Indonesia-China terganggu," jelas Yudo.
Meski demikian, Yudo menegaskan, apabila kapal China kembali maka pihaknya akan mengambil langkah tegas. "Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, kapal-kapal tersebut akan ditangkap dan diproses secara hukum," ujarnya. (Hadi Maulana)
Dilansir dari Kompas.com, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga wilayah Perairan Natuna Utara, yang menjadi salah satu kawasan terluar Indonesia.
Hal itu diungkapkan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juawa, dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).
Pertama, sebut dia, dengan menambah kapal nelayan beroperasi di wilayah tersebut.
"Kita sekarang masalah banyak-banyakan nelayan yang ada di sana. Tapi jangan lupa juga dengan masalah konservasi lingkungan laut yang ada di sana," kata Hikmahanto.
Wilayah Perairan Natuna Utara berbatasan langsung dengan sejumlah negara, antara lain China dan Vietnam.
Menurut dia, kapal nelayan asal kedua negara itu sering beroperasi di dekat wilayah perbatasan Indonesia.
"Karena itu kita juga harus banyak-banyakan hadirkan nelayan yang ada di sana," ujarnya.
Kedua, yaitu dengan memperkuat keberadaan kapal patroli.
Saat ini, pemerintah masih mengandalkan kapal milik TNI Angkatan Laut karena kapal coast guard milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertonase kecil.
"Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa punya coast guard yang besar yang bisa menguasai wilayah ini," ujarnya.
Hikmahanto menambahkan, selama ini banyak kapal nelayan yang komplain kepada pemerintah.
Pasalnya, mereka kerap mendapat pengusiran dari kapal coast guard negara lain ketika melaut.
Sementara, ketika kapal nelayan negara lain melaut di wilayah Indonesia, mereka kerap dilindungi kapal coast guard negara masing-masing.
"Ini yang harus kita perkuat di situ, jadi patroli," ujarnya.
Fungsi kapal coast guard, imbuh dia, selain menangkap nelayan asing yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, juga untuk melindungi kapal nelayan Indonesia ketika beroperasi di wilayah perbatasan.
Ketiga, pemerintah harus konsisten untuk tidak pernah mengakui nine dash line yang diklaim pemerintah China.
Pasalnya, pada saat yang sama mereka juga tidak pernah mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna Utara.
Konsistensi sikap Indonesia itu, sebut dia, telah terbukti sejak Menteri Luar Negeri Ali Alatas hingga Retno LP Marsudi.
Salah satu bentuk konsistensi sikap itu adalah dengan menolak segala bentuk kerja sama ekonomi di wilayah tersebut.
"Saya khawatir kalau kita kerjasamakan berarti kita seolah-olah harus mengakui klaim dari China itu. Itu jangan pernah," tandasnya.
(Dany Prabowo)
Artikel ini merupakan artikel agregasi, kedua artikel asli dapat dibaca di sini:
"Lagi, 3 Kapal Perang Indonesia Usir Kapal China Keluar dari Natuna"