Intisari-Online.com – Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu (6/11/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fakta mengejutkan.
Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Lanjutnya, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya.
Namun belum diketahui siapa yang membuatnya.
Baca Juga: Kasus Ijazah Ditahan Saat Masuk Kerja: Jangan Takut, Ini Dasar Hukumnya
"Ada desa-desa baru yang tidak ada penduduknya, tapi dapat transfer dana desa tiap tahun," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta pada Senin (4/11/2019) kemarin.
Mendengar hal ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberi tanggapan.
Menurutnya ada sekitar 15 desa yang menerima dana namun terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.
Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut desa fiktif.
"Ya kalau sekarang ada 15an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi," ucap Abdul di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2019).
Namun Abdul memastikan pihaknya akan terus melakukan pendataan untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pendataan jumlah desa yang disinyalir fiktif tersebut.
"Dalam rangka mensuport bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang (fiktif,red) ada berapa, dimana lokaisnya.”
“Kita lagi menggerakan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita disitu," terang Abdul.
Baca Juga: Ingin Daftar CPNS 2019? Jangan Lupa Buat SKCK Online, Begini Cara Membuatnya
'Desa siluman' di Kabupaten Konawe
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap bahwa desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah berada di Kabupaten Konawe.
Dilansir dari wartakota.tribunnews.com yang mengutip dari wikipedia, Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Kabupaten Konawe dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara, dengan nama Kabupaten Kendari dengan ibu kota di Kendari.
Ketika pertama diberlakukan UU No. 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Kendari.
Daerah Kabupaten Konawe terdiri dari 19 wilayah kecamatan dengan 334 desa/kelurahan.
Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dari 23 wilayah kecamatan dengan 631 desa/kelurahan.
Bagian selatan kabupaten ini terbentuk menjadi kabupaten Konawe Selatan yang meliputi 11 kecamatan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004, tanggal 28 September 2004 berubah nama menjadi Kabupaten Konawe.
Ibu kota kabupaten ini terletak di Unaaha. Dulu kabupaten ini bernama Kabupaten Kendari.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 443.911 (2000).
Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras di provinsi Sulawesi Tenggara. Separuh produksi beras provinsi tersebut berasal dari Kabupaten Konawe.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe tahun 2004 atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.361.067,87 juta atau naik sebesar 6,50 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1.168.266,89 juta.
Atas dasar harga konstan 2000, PDRB tahun 2004 adalah sebesar Rp841.399,18 juta atau naik sekitar 6,69 persendari tahun sebelumnya yang mencapai Rp788.643,71 juta.
PDRB perkapita Kabupaten Konawe atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp4.649.411,35,- tahun 2003 menjadi Rp5.405.481,73,- tahun 2004 atau meningkat sebesar 16,26 persen, sementara atas dasar harga konstan naik dari Rp3.138.605,59,- tahun 2003 menjadi Rp3.341.617,29,- tahun 2004 atau meningkat 6,47 persen.
Oleh karena itu perairan Kabupaten Konawe sangat cocok untuk pengembangan usaha perikanan laut dan pengembangan usaha bahari.
(Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul “Ini Profil Lengkap Kabupaten Konawe di Mana Terdapat Banyak 'Desa Siluman' Temuan Sri Mulyani”)