6. Anggota DPR RI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebesar Rp4,2 juta per bulan.
Nilai gaji pokok yang sama juga diterima anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung.
Angkanya memang relatif kecil, namun tunjangannya yang besar bahkan berkali-kali lipat.
Di samping gaji, anggota DPR mendapatkan tunjangan untuk istri dan dua anak masing-masing Rp420.000 dan Rp168.000.
Setiap bulannya, mereka juga dapat tunjangan lain berupa uang sidang sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras untuk empat jiwa sebesar Rp198.000, serta tunjangan pajak penghasilan (PPh) 21 Rp1,72 juta.
Jika ditotal, jumlah gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan sebenarnya mencapai Rp18.415.000.
Namun, setelah dipotong pajak dan iuran wajib DPR sebesar 10 persen, anggota hanya berhak atas Rp16,2 juta.
7. Ketua Muda MA
Ketua Muda Mahkamah Agung menerima gaji pokok sebesar Rp4,41 juta perbulan. Nilainya belum termasuk tunjangan bulanan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, tunjangan untuk Ketua Muda MA sebesar Rp77,5 juta.
8. Ketua/ Wakil ketua lembaga
Wakil ketua MPR, DPR, BPK, dan MA, serta Wakil Ketua MPR yang tidak merangkap Wakil Ketua DPR mendapat gaji Rp4,62 juta per bulan.
Di luar itu, mereka mendapat tunjangan berbeda, tergantung kelembagaannya.
Sementara gaji pokok ketua MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, BPK, dan ketua MA adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Di luar itu, mereka mendapat tunjangan berbeda, tergantung kelembagaannya.