2. Wakil wali kota/bupati
Gaji wakil wali kota atau wakil bupati diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya.
Dalam permen tersebut, disebutkan bahwa gaji wakil wali kota atau wakil bupati sebesar Rp1,8 juta.
Selain gaji pokok, pejabat daerah juga diberikan tunjangan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 68 tahun 2001 untuk tunjangan jabatan dan PP Nomor 109 Tahun 2000 untuk tunjangan operasional.
Adapun besaran tunjangan wakil wali kota atau wakil bupati sebesar Rp3.240.000 untuk tunjangan jabatan.
Sementara tunjangan operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.
Jika pendapatan daerah tersebut lebih dari Rp150 miliar, maka tunjangan yang didapatkan minimal Rp 600 juta.
3. Wali kota/bupati
Dalam aturan yang sama, diatur besaran gaji kepala daerah kabupaten/kota sebesar Rp2,1 juta. Tunjangan jabatannya sebesar Rp3.780.000.
Jumlah ini sama dengan wakil wali kota dan wakil bupati, tunjangan operasionalnya tergantung pendapatan asli daerah.
4. Wakil gubernur
Untuk wakil gubernur, gaji pokoknya sebesar Rp2,4 juta. Adapun besaran tunjangan jabatannya Rp4,32 juta.
Jika ditotal, uang yang dibawa pulang wakil gubernur per bulan minimal Rp6,7 juta.
Akan tetapi, belum termasuk tunjangan operasional dari PAD masing-masing daerahnya.
Jika PAD daerahnya di atas Rp500 miliar, maka tunjangan yang diterima wakil gubernur minimal Rp1,25 miliar perbulan.
5. Gubernur
Gaji gubernur hanya berbeda Rp600.000 lebih besar daripada wakilnya. Ya, Gubernur menerima gaji pokok Rp3 juta per bulan.
Sementara uang tunjangan jabatannya sebesar Rp5,4 juta. Ini belum termasuk tunjangan operasional yang besarannya sama dengan wakil gubernur.