Pemerintah Inggris di Palestina pun makin kewalahan. Mereka akhirnya mengambil langkah politis yang secara tidak langsung sangat menguntungkan warga Yahudi.
Pada Februari 1947 Menteri Luar Negeri Inggris Ernest Bevin mengumumkan, Inggris akan menyerahkan persoalan Palestina kepada PBB.
Inggris bahkan akan mengembalikan mandatnya atas Palestina yang berakhir pada 14 Mei 1948.
Pasukan Inggris di Palestina juga akan segera ditarik secara bertahap.
Setelah masalah Palestina diambil alih oleh PBB, langkah yang kemudian diambil PBB adalah membentuk komisi khusus untuk menyelesaikan masalah warga Yahudi dan Arab Palestina.
Komisi khusus itu pun kemudian memberikan rekomendasi yang materinya tidak berbeda jika dibandingkan dengan Deklarsi Balfour.
Deklarasi itu sendiri menyodorkan saran dibentuknya negara Israel dan Arab Palestina.
Sementara Kota Yerusalem berada di bawah pengawasan perwalian internasional.
Rekomendasi itu pada November 1947 disetujui oleh Majelis Umum PBB, termasuk disetujui juga oleh negara AS dan Uni Soviet, sedangkan Inggris sendiri menyatakan abstain.
Namun, rekomendasi itu kembali ditolak oleh negara-negara Arab yang menentang pembagian wilayah Palestina tersebut karena dianggap tidak adil, khususnya bagi warga Arab-Palestina.
Akibat sikap tidak setuju dari negara-negara Arab itu potensi konflik antara warga Israel dan Arab Palestina jelas akan makin meningkat.