Perjalanan Politik Budiman Sudjatmiko, Dari Pendiri PRD yang Dikambinghitamkan Orde Baru Hingga Anggota DPR RI
Budiman Sudjatmiko belakangan menjadi perbincangan publik karena menjadi pendukung Prabowo Subianto meski di kubu PDI-P.
PDI Perjuangan Tak Mau Basa-basi Terkait Budiman Sudjatmiko Yang Dukung Prabowo: Mundur Atau Dipecat
PDI Perjuangan memberi ultimatum kepada Budiman Sudjatmiko yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Dipecat atau mundur.
Semakin Terang-terangan, Budiman Sudjatmiko Mantap Dukung Prabowo Sebagai Capres 2024, Bersama Deklarasikan Prabu
Budiman Sudjatmiko semakin terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024 nanti.
Jawaban Blak-Blakan Prabowo Subianto saat Ditanya Budiman Sudjatmiko Tentang Penculikan Aktivis 98
Pertemuan Budiman Sudjatmiko dengan Prabowo Subianto membicarakan banyak hal, termasuk soal penculikan aktivis 98.
Dicap Pelanggaran Disiplin PDIP, Rupanya Ini yang Terjadi di Balik Pertemuan Budiman Sudjatmiko dengan Prabowo
Di balik pertemuan Prabowo dan Budiman Sudjatmiko disebut sebagai pelannggaran disiplin PDIP apa yang mereka bicarakan?
Sebelum Budiman Sudjatmiko, Sosok Ini Sudah Lebih Dulu Berani Temui Prabowo, Nasibnya Sama
Sebelum Budiman Sudjatmiko, Gibran Rakabuming Raka juga bertemu Prabowo Subianto. Gibran pun dipanggil PDI Perjuangan ke Jakarta untuk menghadap.
Budiman Sudjatmiko Nekat Bertemu Prabowo Malam-malam Di Kediamannya, PDI Perjuangan Langsung Bereaksi
Budiman Sudjatmiko bertemu dengan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. PDI Perjuangan akan memangilnya.
Kini Mesra, Dulu Budiman Sudjatmiko Sampai Lebih 'Milih' Dipenjara daripada Jadi Korban 'Perintah' Prabowo Ini
Artikel ini mengulas hubungan Prabowo dan Budiman, dua tokoh yang pernah berseberangan di masa lalu karena peristiwa penculikan aktivis.
Jamin DPR RI akan Batalkan Pengesahan RKUHP, Budiman Sudjatmiko Pernah Divonis 13 Tahun Penjara di Era Orde Baru
Budiman Sudjatmiko, anggota DPR RI dari PDIP, menjamin bahwa DPR RI akan membatalkan pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
