Advertorial
Intisari-Online.com – Peristiwa penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan satu perwira menengah TNI-AD pada dini hari, 1 Oktober 1965, yang kemudian menjadi titik balik perubahan besar politik negeri ini, tak cukup mudah dipahami meski banyak buku, artikel, laporan, dan kesaksian telah dibuat.
Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengambil manfaat? Ibarat sebentuk gambar yang terdiri atas banyak potongan kertas, belum terbentuk gambar yang utuh. Celakanya, banyak kertas palsu atau rekayasa.
Buku Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang - Catatan Julius Pour (2010) ini mencoba menyusun kembali gambar berdasarkan kesaksian para tokoh penting di seputar peristiwa itu.
Mayong Suryo Laksono mencukil buku tersebut dan dimuat di Majalah Intisari edisi November 2010, dengan judul asli Mencari Titik Terang dari Kelamnya Sejarah Indonesia.
Baca Juga : Kesaksian Nugroho Notosusanto, Penulis Film G30S/PKI tentang Baku Tembak di Rumah Ahmad Yani
--
Pada dini hari 12 Maret 1966, Letjen Soeharto langsung menandatangani Surat Keputusan No. 1/3/1966 tentang Pembubaran PKI. Sejak itu, semua surat yang dikeluarkannya selalu dengan alinea pembuka "Atas Nama Presiden Sukarno"
Setelah berkonsolidasi dengan Panglima AU, AL, dan Angkatan Kepolisian, Letjen Soeharto melakukan pembersihan PKI. Di pemerintahan, di organisasi, dan di kelompok-kelompok masyarakat.
Selain penangkapan dan penyidangan lewat Mahkamah Militer Luar Biasa, penyerbuan juga dilakukan mengingat masih ada senjata api yang dikuasai PKI.
Ujung tombak operasi pembasmian PKI adalah pasukan RPKAD di bawah Kolonel (Inf.) Sarwo Edhie Wibowo yang setahun sebelumnya membebaskan RRI dan Kantor Telekomunikasi, juga membebaskan Bandara Halim Perdanakusumah dari penguasaan G30S.
Baca Juga : Hari-hari Menjelang G30S PKI, Genjer-genjer Lagu yang Hits Ketika Itu
Operasi pembersihan PKI saat itu berlanjut ke Jawa Tengah dan Jawa Timur karena perlawanan masih ada. Bahkan Komandan Korem 072 Yogyakarta Kolonel Katamso dan Kepala Staf Letkol Sugiono menjadi korban penculikan kelompok perlawanan yang ternyata juga beranggotakan tentara.
Pertempuran tak terhindarkan. Bukan hanya melawan tentara pembelot, tetapi juga masyarakat sipil bersenjata, bahkan Gerwani yang melawan dengan penghinaan.
Tanpa ragu-ragu Sarwo Edhie menindak, bahkan dengan jalan kekerasan.
Korban berjatuhan tak terhindarkan. Juga di Bali dan Sumatera Utara.
Baca Juga : Seandainya Tokoh-tokoh PKI Lebih Cepat Bertindak, Entah Apa Jadinya Kota Yogyakarta
Petaka terjadi karena kematian tidak hanya karena pertempuran. Tapi banyak juga karena dibunuh setelah penangkapan. Terdengar berita-berita sadistis semacam penyembelihan, pembunuhan massal, hingga penghanyutan mayat di sungai.
Dunia internasional menyoroti. Pemerintah lantas membentuk Komisi Pencari Fakta (FFC – Fact Finding Commission) agar jumiah korban bisa diketahui lebih pasti.
Dalam rapat pleno terakhir, Komisi yang diketuai Menteri Dalam Negeri merangkap Gubemur Djakarta Raja Mayjen dr. Soemarno itu menyepakati jumlah korban yang ditinjau di daerah sekitar Medan, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Bali, pendeknya belum seluruh Indonesia, selama kurun waktu Desember 1965 sampai 2 januari 1966 sudah berjumlah 80.000 orang.
"Apa yang terjadi sesudahnya tidak diketahui setelah aksi pembunuhan ternyata berlangsung terus, malahan semakin meningkat," kenang Oei Tjoe Tat, Menteri Negara yang juga anggota FFC.
Baca Juga : Menjelang G30S PKI, Pesta di Kedutaan Tanpa Membayangkan yang Terjadi Setelahnya
Sesudah semua anggota membubuhkan tanda tangan, Oei bertanya kepada Jenderal (Pol.) Soetjipto Joedodihardjo, Panglima Angkatan Kepolisian, "Apa benar angka korban hanya 80.000 yang tewas?"
Soetjipto menjawab, "Sudah pasti lebih banyak, tapi apa gunanya dibuat ramai-ramai?"
Dari anggota lain, Menteri Penerangan Mayjen Achmadi, Oei mendapat jawaban, "Jumlahnya ya, ada kalau sepuluh kali lipat."
"Kamu kok bersedia tanda tangan angka 80.000?" Oei mendesak.
Baca Juga : Buku Ini Pernah Jadi ‘Medan Pertempuran’ Antara ‘PKI’ dan Pancasila
“Yo wis ben (yah, biarkan saja)."
Setelah dr. Soemarno menyerahkan laporan kepada Presiden Soekarno, 2 Januari 1966, Presiden memanggil Oei secara pribadi. "Jumlah sebenarnya berapa?"
"Berdasarkan pengalaman mengikuti FFC, jumlah korban sekitar lima sampai enam kali lipat, jadi lebih kurang angkanya 500.000 atau 600.000," jawab Oei.
Rum Aly, Redaktur Mingguan Mahasiswa Indonesia, dalam buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 melukiskan,
Baca Juga : Pernah Bertempur Melawan Pasukan Khusus Inggris, Bikin Kostrad Mudah Taklukkan Kekuatan Pro PKI
"Perkiraan moderat memang menyebut angka 500.000 jiwa. Perhitungan lain antara satu juta sampai dua juta jiwa. Tetapi Sarwo Edhie, yang berada di lapangan pascaperistiwa, suatu ketika pernah menyebut angka tiga juta jiwa. Hingga akhir hayatnya, Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo bahkan tak pernah meralat angka itu."
Menurut Rum Aly, "Sarwo Edhie memiliki catatan-catatan mengenai pengalamannya di seputar Peristiwa 30 September 1965 maupun masa-masa sesudahnya, termasuk tentang malapetaka sosiologis tersebut. Mungkin saja ada angka-angka signifikan dalam catatannya. Namun sayang, catatan Sarwo Edhie hilang di tangan orang, justru dalam rangka untuk menerbitkannya.
Mengingat integritas dan reputasi kejujuran Sarwo Edhie, catatan yang hilang tersebut pasti berisikan hal-hal yang sangat berharga dan relatif tidak mengandung unsur-unsur pemalsuan sejarah. Atau, naskah catatan itu hilang karena justru bersih dari pemalsuan sejarah?
Hilangnya catatan Sarwo Edhie melengkapi hilangnya naskah asli Surat Perintah 11 Maret, juga telah dihilangkannya surat pengakuan Aidit, yang ditulis hanya sehari sebelum menjalani eksekusi.
Baca Juga : Dokumen Rahasia Kedubes AS: Jaminan CIA, Kunci Keberanian TNI AD Tumpas PKI
Epilog
Sabtu sore, 12 Maret 1966:
Satu kompi pasukan RPKAD menyerbu sebuah rumah di Jalan Madiun, Menteng, Jakarta Pusat. Tembak-menembak terjadi ketika para penjaga keamanan berpakaian sipil mencoba melawan.
Sesudah pertempuran, 21 penjaga keamanan dan karyawan gedung tanpa papan nama tersebut dapat diringkus. Sejumlah dokumen dan senjata yang disita menunjukkan bangunan tersebut markas Badan Pusat Intelijen (BPI) yang diketuai Soebandrio.
Baca Juga : Soal Film G30S/PKI Versi Kekinian, Begini Tanggapan Putri Mendiang AH Nasution
Senin pagi, 14 Maret 1966:
Para mahasiswa melakukan pawai berkabung keliling Jakarta, berangkat dari halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jln. Salemba Raya, Jakarta Pusat. Biro penerangan KAMI mengumumkan, tujuh rekan mereka di tiga kota gugur selama berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.
Arief Rahman Hakim mahasiswa di Jakarta, Djubaedah dan Moh. Syafei pelajar di Jakarta, Hassanudin dan Syarief Akadir mahasiswa di Makassar, Margono dan Arief Winangun pelajar di Yogyakarta.
Senin malam, 14 Maret 1966:
Baca Juga : Penumpasan Gerakan 30 September Menjadi Semakin Tak Terkontrol ketika Ormas Anti-PKI Ikut Terlibat
Jakarta dalam suasana mencekam. Tapi kesibukan justru terjadi di markas pasukan empat angkatan. Di Tjidjantung pasukan RPKAD, di Tjilandak pasukan KKO-AL, demikian pula Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AU di Tjililitan. Mereka menerima kabar bahwa pasukan Brimob Kepolisian disiagakan.
Ketegangan baru berakhir Selasa dini hari setelah Jenderal Nasution, yang tak lagi punya jabatan setelah disingkirkan Presiden Sukarno dari jabatan Menteri Keamanan Nasional, memanggil panglima angkatan ke rumahnya.
"Ketegangan dipicu oleh informasi yang menyesatkan dari Waperdam Soebandrio bahwa RPKAD akan menyerbu Halim, seperti kejadian awal Oktober tahun lalu."
Selasa siang, 15 Maret 1966:
Baca Juga : Sikap Peragu Bung Karno Jadi Salah Satu Penyebab Soeharto Berani Tumpas PKI Secara Membabi Buta
Dalam rapat raksasa gemuruh di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Zamroni, anggota Prsidium KAMI Pusat menantang Bung Karno,
"Kalau benar aksi-aksi mahasiswa selama ini dibiayai CIA, gantung saya di depan umum." Zamroni memberikan bantahan setelah dari Istana muncul tuduhan, Dinas Rahasia AS CIA pernah mengirim dana AS$ 50.000 untuk membiayai aksi penggulingan Presiden Sukarno.
Info itu sekian tahun kemudian, sesudah dokumen-dokumen CIA dibuka, ternyata memang benar terjadi. CIA pernah menyerahkan dana tersebut lewat Adam Malik.
Rabu siang, 16 Maret 1966:
Baca Juga : Begini Pengakuan Tan Po Goan, Sosok Pengacara Anti-PKI yang Pernah Membela Aidit dan Lukman di Pengadilan
Mahasiswa dan pelajar kembali membanjiri Gedung DPR Gotong Rojong, menyampaikan daftar anggota Kabinet yang haus di-retool karena dituduh sebagai pendukung gelap PKI.
Mereka adalah Soebandrio, Johannes Leimena, Chaerul Saleh, Astrawinata, Jusuf Muda Dalam, Surjadi, Sutomo Martopratomo, Suhadi Reksowardojo, Armunanto, Setiadi, Surachman, Achadi, Prijono, Soemmardjo, Sadjaro, Mayjen dr. Soemamo, Mayjen Achmadi, Laksamana Oemar Dhani, Kurwet Kartadiredja, Ali Sastroamidjojo, Sudibjo, Oei Tjoe Tat, Gusti Subamia, dan Asmara Hadi.
Rabu malam, 16 Maret:
Siaran warta berita RRI Pusat dimulai dengan pengumuman dari Istana Merdeka. Waperdam III Chaerul Saleh membacakan pengumuman Presiden No. 1/Pres/66 yang menyatakan penyesalan sebesar-besarnya karena masih ada sikap dan usaha dari sebagian anggota masyarakat untuk memaksakan kehendak.
Baca Juga : Jadi, Mana yang Lebih Tepat, G30S atau G30S/PKI?
Terlebih-lebih dilakukan secara ultimatif kepada Presiden dan para menteri yang sedang bertugas membantu Kepala Negara.
Kamis pagi, 17 Maret:
Pengumuman Presiden Rabu malam dijawab massa dengan menyerbu ke berbagai departemen yang menterinya harus diretool. Soegiarso Soerojo melukiskan,
"Para menteri yang masih di kamar kerjanya langsung diminta segera meninggalkan tempat. Kalau menolak akan ramai-ramai dibopong keluar dan diamankan di Markas Komando Kostrad."
Baca Juga : Seputar G30S/PKI: Kisah Sukitman, Agen Polisi yang Lolos dari Lubang Buaya
Kamis malam, 17 Maret:
Jakarta menjadi kota mati. Jalan-jalan lengang, hanya disibukkan oleh lalu-lalang kendaraan militer. Warta berita pukul 19.00 WIB yang biasanya dipancarkan ke seluruh RRI daerah mendadak menghilang.
Sepanjang malam, siaran RRI Pusat hanya berisi lagu-lagu perjuangan yang diputar berulang-ulang. Semua perjalanan kereta api dan pesawat terbang dibatalkan oleh pasukan Kostrad.
Jumat pagi, 18 Maret:
Baca Juga : Seputar G30S/PKI: Kisah Sukitman, yang Lolos dari Lubang Buaya (2)
Panglima Angkatan Darat selaku pemegang Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto, lewat Stasiun RRI Pusat membaca pengumuman Nomor 5,
"... atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, telah mengambil tindakan pengamanan terhadap 15 menteri karena ada indikasi, mereka tersangkut dalam petualangan G30S/PKI atau setidak-tidaknya diragukan itikad baiknya ketika menjalankan tugas."
Untuk pertama kalinya, pemakaian istilah G30S dikaitkan dengan PKI.
Tugas menangkap Soebandrio, yang sejak Peristiwa G30S meletus tinggal di Istana, ditangani sendiri oleh Panglima Kodam V Djaja. Amirmachmud menghadap Bung Karno dan melapor bahwa dirinya ditugaskan untuk mengamankan Soebandrio.
Baca Juga : Seputar G30S/PKI: Kisah Sukitman, yang Lolos dari Lubang Buaya (1)
"Terserah," jawab Bung Karno singkat.
"Siap, kerjakan," kata Amirmachmud sambil menghormat.
Beberapa saat setelah Soebandrio dinaikkan ke atas jip, Bung Karno mendekat, merangkul Amirmachmud sambil berbisik,
"Mir, jangan kau bunuh ya ...."
"Siap Pak. Saya jamin tidak terjadi. Orde Baru kami tidak akan meniru praktik-praktik Lubang Buaya."
Baca Juga : Sumur Lubang Buaya, Tempat Korban G30S/PKI Dibuang