Bagaimana Kedudukan Partai Politik pada Masa Demokrasi Liberal?

Artikel ini tentang bagaimana kedudukan partai politik pada masa demokrasi liberal ini? Semoga bermanfaat.

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Negara Indonesia pernah melewati sebuah fase demokrasi yang belakangan dikenal sebagai Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer. Demokrasi ini ditandai dengan tumbuhnya begitu banyak partai politik.

Lalu bagaimana kedudukan partai politik pada masa demokrasi liberal ini? Sebelum menjawab itu, kita bahas terlebih dahulu partai-partai politik saat itu.

Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Sistem pemerintahan Liberal berlaku antara tahun 1949 sampai 1959 ditandai dengan tumbuhnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer.

Pada masa Demokrasi Liberal tercetus beberapa partai yang menarik perhatian kalangan rakyat. Pemilu pada masa Demokrasi Liberal juga patut dibanggakan lantaran berhasil diselenggarakan dengan aman, jujur, serta adil.

Dari puluhan partai yang tumbuh saat itu, ada setidaknya empat partai yang begitu dominan. Ada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pada Pemilu 1955 mendapatkan 57 kursi, lalu diikuti partai Masyumi yang memperoleh jumlah kursi yang sama.

Jangan lupakan juga partai Nahdlatul Ulama (NU) yang punya 45 kursi dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dapat 39 kursi anggota DPR. Ada satu lagi partai yang begitu disorot ketika itu tapi sayang perolehan kursinya "cuma" 6.

Kedudukan partai politik pada masa Demokrasi Liberal sangat kuat karena masa ini menganut Sistem Parlementer di mana perdana menteri dipilih anggota partai politik di Parlemen.

Meski begitu, karena tidak ada partai yang dominan dan parlemen terpecah menjadi berbagai partai, mengakibatkan terjadi ketidakstabilan politik dengan banyaknya pergantian kabinet.

Sejarah Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung pada1949 hingga 1959. Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia. Sayangnya, model demokrasi itu tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia saat itu.

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, ciri-ciri demokrasi libreal adalah tidak adanya batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat.

Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding.

Tidak ada partai yang paling unggul. Namun empat partai dengan perolehan suara terbesar yakni:

- Partai Nasional Indonesia (PNI) (22,3 persen)

- Masyumi (20,9 persen)

- Nahdlatul Ulama (NU) (18,4 persen)

- Partai Komunis Indonesia (PKI) (15,4 persen)

Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya. Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur).

Jika ada salah satu partai mundur, maka akan terjadi krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membenruk kabinet.

Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Demokrasi Liberal kerap disebut sebagai sebagai Demokrasi Parlementer.

Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen.

Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar.

Padahal, parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah.

Keadaan ekonomi memburuk. Demokrasi Liberal berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituante dibubarkan karena tarik ulur antargolongan dalam menetapkan dasar negara tak juga diselesaikan.

Itulah artikel tentangbagaimana kedudukan partai politik pada masa demokrasi liberal ini? Semoga bermanfaat.

Artikel Terkait