Inilah Pengaruh Agama Dan Kebudayaan Hindu Dalam Bidang Politik Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Intisari-Online.com -Tak hanya kehidupan beragama dan kehidupan sosial, agama Hindu juga punya pengaruh penting dalam pemerintahan di Nusantara.

Artikel ini akan jelaskanpengaruh agama dan kebudayaan Hindu dalam bidang politik dan sistem pemerintahan di Indonesia.

Mengutip Kompas.com, Hindu pertama-tama berkembang di Indonesia.

Baru kemudian menyebar ke seantero dunia, termasuk ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia.

Agama, juga kebudayaan Hindu, masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, tapi terutama jalur perdagangan.

Hal ini juga dipengaruhi oleh letak Indonesia yang strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan.

Sejak saat itu, terjalinlah hubungan dagang yang membawa pengaruh bagi kedua belah pihak, yaitu terjadinya akulturasi kebudayaan.

Tak hanya itu, agama dan kebudayaan Hindu juga memberi dampak dalam bidang politik di Indonesia.

Lalu apa saja pengaruh Hindu terhadap sistem pemerintahan di Indonesia?

Muncul kerajaan Hindu

Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dalam bidang politik adalah memperkenalkan sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam hal ini adalah munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu.

Setelah Hindu masuk ke Indonesia pada abad ke-2 sampai abad ke-4, mulai bermunculan berbagai kerajaan bercorak Hindu di Nusantara.

Adapun kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai, yang bertakhta di Kalimantan Timur sejak abad ke-4.

Sistem pemerintahan Kerajaan Kutai adalah paham tentang Devaraja atau mengkultuskan raja yang didewakan atau dianggap sebagai titisan dewa.

Sejak saat itu, para penguasa di Indonesia yang terpengaruh Hindu mulai menggunakan gelar dalam bahasa Sansekerta.

Struktur birokrasi

Pengaruh lain agama dan kebudayaan Hindu dalam bidang politik adalah adanya struktur birokrasi.

Sebelum agama dan budaya Hindu masuk ke Nusantara, masyarakat Indonesia masih belum mengenal sistem pemerintah.

Sistem pemerintahan Indonesia sebelumnya bercorak kesukuan dan kerakyatan sebelum akhirnya menjadi monarki dengan hierarki (tingkatan) yang jelas.

Kepemimpinan kepala suku yang bersifat Primus Inter Pares (yang dituakan) berubah menjadi kepemimpinan Monarki Absolut (titah raja adalah segalanya) setelah Hindu masuk ke Nusantara.

Legitimasi dasar raja adalah kehendak ilahi karena raja adalah titisan dewa.

Sedangkan legitimasi dasar kepala suku adalah kompetensi, pengalaman, dan kewibawaan.

Selain itu, kepala suku juga dipilih secara bergilir di antara para ketua adat, sedangkan raja dipilih berdasarkan faktor keturunan dari dinasti yang berkuasa.

Setelah agama dan kebudayaan Hindu masuk, muncul struktur birokrasi yang menempatkan raja adalah penguasa tertinggi.

Kemudian, di bawah raja ada Rakryan I Hino, Rakryan I Halu, dan Rakryan I Sirikan.

Ketiga jabatan itu akan diisi oleh putra raja atau biasa disebut sebagai raja muda atau Yuwaraja.

Di bawah Yuwaraja, akan ada jabatan Pamgat Timwan yang bertugas mengurusi keagamaan dan Upappatti yang mengurusi tentang masalah peradilan.

Selain itu, ada 12 jabatan lain yang tugasnya sebagai pelaksana pemerintahan di kotaraja atau pusat pemerintahan.

Ada pula jabatan rendahan yang terdiri atas kepala desa atau disebut dengan rama atau karaman.

Sistem ini kemudian diaplikasikan secara umum di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan setelah Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7.

Begitulah artikel yangjelaskanpengaruh agama dan kebudayaan Hindu dalam bidang politik dan sistem pemerintahan di Indonesia, semoga bermanfaat.

Artikel Terkait